TANGERANGNEWS.com- DPRD Tangsel  menggelar rapat paripurna pada Kamis (6/7/2017) terkait penyampaian Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany tentang Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016.

 
Airin tidak hadir sendiri, dia didampingi Benyamin Davnie Wakil Walikota Tangsel serta  sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

Dari 35 anggota DPRD Tangsel yang hadir itu,  beberapa fraksi memberikan pandangan kritis dan catatan khusus bagi Pemkot Tangsel terkait peetanggungjawaban anggaran APBD 2016 yang lalu.

Seperti yang diungkapkan Syaifin, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra. Dia menyoroti beberapa hal seperti terkait dengan kesajahteraan masyarakat,  Fraksi Gerindra menilai saat ini belum Optimalnya penanganan masyarakat miskin oleh pemkot Tangsel

 
“Pemkot Tangsel belum memiliki data valid terkait dalam penentuan katagori miskin, dan adanya disharmoni data yang tidak sama dengan dinas terkait, juga terkait masih banyaknya pengangguran dalam usia produktif yang ada di Tangsel “ ungkap Syaifin.

Selain itu dirinya pun menyoroti terkait mangkraknya pembangunan Kantor DPRD Tangsel dan kerugian yang ditimbulkan akibat lambannya proses pembangunan tersebut

“Fraksi Gerindra menyoroti terkait pembangunan Kantor DPRD yang pembangunan-nya mangkrak, kami menyesalkan karena dengan lambatnya pembangunan Kantor DPRD ini juga mempengaruhi kinerja anggota Dewan untuk melayani masyarakat,” ujarnya

Sedangkan Rizki Jonis anggota Fraksi PADI pun menyampaikan beberapa catatan kritis terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2016 tersebut

“Kami mendorong Pemkot agar secepatnya merancang sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, selain itu kami meminta Wali Kota bisa memaksimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari reklame dan retribusi parkir. Karena saat ini retribusi parkir tidak maksimal, sehingga berpotensi hilangnya pendapatan akibat kecurangan para pengelola parkir” ungkap Jonis

 
Airin sendiri menerima masuan-masukan yang diberikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring kedepan

“Siapapun boleh memberikan masukan, bukan hanya DPRD ,masyarakat umum pun boleh sebagai bahan masukan bagi kami. Sehingga menjadi bahan evaluasi agar  kami bisa bekerja dan bekarya lebih baik lagi , evaluasi dan monitoring penting karena untuk melihat sejauh mana target-target kita sesuai dengan RPJMD,“ tandas Airin.(DBI)