TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berupaya membenahi persoalan inkonsistensi data dalam pengentasan kemiskinan di tingkat daerah yang selama ini kerap memicu tumpang tindih program serta pemborosan anggaran.

Sebelumnya, masing-masing perangkat daerah atau dinas kerap berjalan sendiri menggunakan lembar kerja (excel) versi masing-masing.

Kondisi tersebut berisiko membuat warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial (bansos) justru terlewat dari daftar penerima.

Sebagai solusi, Pemkot Tangsel mengubah pendekatannya melalui platform integrasi data bernama DATARA (Data Rakyat Tangerang Selatan).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan Tubagus Asep Nurdin, menyatakan bahwa esensi utama dari kehadiran DATARA adalah memastikan seluruh dinas memiliki rujukan data yang seragam sehingga tidak ada lagi perbedaan data antarsektor.

"Dulu, masing-masing dinas mempunyai data excel yang sendiri-sendiri. Dinas A punya catatan versi sendiri, Dinas B punya data versi lain. Akibatnya, intervensi program kerap tidak sinkron. Esensi DATARA di sini adalah menyatukan semuanya agar setiap dinas menggunakan satu sumber data yang sama," ujarnya Sabtu 12 September 2026.

Platform ini menyatukan berbagai sumber data yang diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta diperkaya data sektoral daerah.

Dengan basis data yang sama, pemerintah daerah dapat melakukan pemeriksaan silang (cross-check) secara transparan terhadap program intervensi untuk mencegah salah sasaran.

"Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak justru tidak tersentuh karena datanya tercecer di dinas lain. Sebaliknya, kita juga mencegah APBD membiayai intervensi berulang pada sasaran yang sama sementara kelompok lain belum tertangani," tambahnya.

Pendekatan satu data ini juga ditujukan untuk mengubah cara kerja birokrasi dalam menangani kemiskinan yang bersifat multidimensi.

Melalui rujukan data yang seragam di DATARA, berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berkolaborasi secara simultan menangani persoalan berdasarkan peta kebutuhan yang presisi.

"Teknologi hanyalah alat. Tujuan utama kita bukan sekadar membuat aplikasi baru, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran untuk pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran karena setiap dinas berpijak pada data yang sama, tanpa ego sektoral," pungkasnya.