Shaleh Berantas Tempat Prostitusi

| Rabu, 14 Juli 2010 | 18:10

Penjabat Wali Kota Tangsel Shaleh MT (shaleh / tangerangnews/dens)

TANGERANGNEWS-Masih maraknya tempat prostitusi di Kota Tangsel membuat penjabat sementara Wali Kota Tangsel Shaleh MT, gerah. Ia menginstruksikan Kepala Satpol PP Kota Tangsel dan meminta aparat kepolisian untuk segera menertibkan tempat-tempat maksiat tersebut.

"Mumpung masih belum terlalu besar, berantas sekarang," ucap Shaleh, Senin (14/7).

Menurut Shaleh, jika tempat-tempat maksiat tersebut sudah besar dikhawatirkan akan sulit diberantas. Pasalnya, para oknum akan membekingi tempat-tempat tersebut.

Shaleh mengaku, sangat malu dengan keberadaan tempat prostitusi tersebut berada

di kota yang memiliki moto Kota Pendidikan yang Religius.

Menurutnya, tidak hanya tempat-tempat prostitusi yang banyak ditempati oleh para wanita PSK, di jalan raya pun kadang-kadang ia melihat para PSK tersebut menjajakan tubuhnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada aparat Satpol PP Kota Tangsel dan kepolisian setempat untuk membantu program Pemkot Tangsel untuk memberantas praktik maksiat tersebut.(dira)

Terpopuler

BANDARA

WN Korsel Kepergok Selundupkan 8 Biawak Dalam Koper di Bandara Soekarno-Hatta

Senin, 17 Agustus 2026 | 17:07

Aksi nekat warga negara Korea Selatan (Korsel) berinisial JJ, 25, berujung jeruji besi. Ia diringkus setelah kedapatan menyelundupkan satwa liar endemik Indonesia yang disembunyikan di dalam kopernya, di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)

KAB. TANGERANG

1.524 Pelajar Kuliah Gratis, Program Berasiswa Tangerang Gemilang Diganjar Penghargaan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:24

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan atas komitmennya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing dan unggul melalui program Beasiswa Tangerang Gemilang.

OPINI

Sandera Dana Desa Demi Bebas Asap

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:31

Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.

PROPERTI