TANGERANGNEWS- Panitia Pengawasa pemilu (Panwaslu ) Kota Tangel, hingga kini masih harus membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dengan biaya urunan atau patungan, uang pribadi. Sebab anggaran dari pemerintah setempat senilai Rp 2 miliar belum juga cair.
Selain itu, kantor sekretariat pun belum punya sehingga kegiatan dilakukan mengontrak kantor sementara . "Untuk sementara kita mengontrak agar pelakanaan pengawasan selama Pilkada dapat berjalan ," kata Ketua Panwaslu Tangel Muslih Basar, kemarin.
Muslih menjelaskan, hingga saat ini uang tagihan kontrakan yang melilit Panwas sekitar Rp10 juta. Hutang terpaksa dilakukan untuk membiayai sewa kantor sejak 25 Agustus 2010. Sedangkan untuk biaya yang nominalnya kecil, masing-masing anggota Panwas harus merogoh kocek sendiri.
"Kami terpaksa harus patungan terlebih dahulu. Sebab uang kas Panwaslu masih kosong," katanya
Ia menambahkan, bila masalah ini tidak segara dicarikan solusi, lanjut dia, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksaan Pilkada Tangsel.
Ia menegaskan Panwas tidak mau dipimpong seolah-olah menjadi pengemis. Sebab, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut ke Pemerintah Kota Tangel, namun belum ada respon. "Kami tetap lakukan pengawasan, tapi tidak bisa bekerja maksimal," katanya. (deddy)
