Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya
Kamis, 15 Januari 2026 | 11:36
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.
TANGERANGNEWS.com-Pengamat Politik, Fernando Emas menyuarakan desakan kepada Pihak Kejati Banten untuk mengusut secara tuntas kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), senilai Rp75 miliar.
Pengamat Politik Fernando Emas meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Banten segera mengusut secara tuntas dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
"Saya minta harus segera mengungkap kasus dugaan korupsi secara transparan, jadi jangan takut pada mereka atau siapapun itu yang coba-coba menghalanginya," ujarnya kepada TangerangNews, Jumat 07 Februari 2025.
Direktur Rumah Politik Indonesia ini menambahkan pengusutan kasus tersebut seharusnya tidak menemui kendala selama ada komitmen kuat dari aparat penegak hukum.
"Kalau mereka tidak berani untuk menegakkan hukum apa gunanya mereka digaji oleh negara, oleh anggaran yang bersumber dari masyarakat," tegasnya.
Fernando berharap Kejati Banten dapat mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan. Jangan bertele-tele, sebab Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberikan ruang untuk memberantas kasus korupsi.
"Seperti kemarin walaupun itu sifatnya waktu di raker pimpinan Polri dan TNI, Pak Prabowo sangat tegas, menyampaikan sebagai orang-orang yang diberikan amanah, diberikan jabatan, diberikan pangkat, harus lebih berani dan harus lebih terdepan," paparnya.
Jika terbukti ada keterlibatan pejabat tinggi, Fernando menegaskan mereka harus diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jadi bagaimana juga dengan aparat penegak hukum baik itu Kepolisian atau kejaksaan, KPK, harus terdepan dalam menegakkan hukum, yang harus lebih berani dari anggotanya," tutupnya.
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.
TODAY TAGDi tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews