Connect With Us

Korupsi Proyek Kelola Sampah, Kadis LH Tangsel Jadi Penjaga Kebun di CV BSIR

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 15 April 2025 | 21:00

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangsel diamankan Kejati Banten setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah, Selasa, 15 April 2025. (@TangerangNews / Yanto)

TANGERANGNEWS.com-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kota Tangsel inisial WL dan Direktur PT EPP inisial SYM menjadi tersangka korupsi proyek pengelolaan sampah senilai Rp75,9 miliar.

Dalam aksinya terungkap, kedua tersangka bersekongkol memanipulasi proses pengadaan agar PT EPP bisa mengerjakan proyek tersebut.

Padahal, PT EPP tidak memiliki fasilitas, kapasitas atau kompetensi sebagai perusahaan yang dapat melakukan pekerjaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Agar dapat mengikuti proses pengadaan tersebut, SYM bersekongkol dengan WL untuk mengurus Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pengelolaan Sampah, tidak hanya KBLI Pengangkutan," jelas Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Rangga Adekresna, Selasa 15 April 2025.

Kemudian, berkaitan dengan klasifikasi pekerjaan pengelolaan sampah tersebut, terdapat fakta persekongkolan dalam pembentukan CV Bank Sampah Induk Rumpintama (BSIR).

Sebelum proses pengadaan, telah dilakukan pertemuan antara WL dengan SYM dan Agus Syamsudin (Direktur CV BSIR) sekitar bulan Januari tahun 2024 di Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mendirikan CV. BSIR yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, guna mendukung kegiatan Pekerjaan Jasa Layanan Pengangkutan dan Pengelolaan sampah di Dinas LH Tangsel.

"Dengan susunan jabatan Direktur Utama Agus Syamsudin, Direktur Operasional Sulaeman dan WL sebagai Penjaga Kebun," tambah Rangga.

Setelah mendapat proyek, PT EPP ternyata tidak melakukan distribusi sebagian besar sampah ke lokasi yang sesuai dengan kriteria Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagaimana ketentuan PP No 8/2012 dan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013.

Selain itu juga, mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain, antara Lain PT. OKE, PT. BKO, PT. MSR, PT. WWT, PT. ADH, PT. SKS dan CV. BSIR. Padahal itu dilarang dalam Pasal 14 ayat (1) dalam Surat Perjanjian/Kontrak.

"Adapun nilai kontrak pekerjaan itu sebesar Rp75.940.700.000, dengan rincian pekerjaan yaitu Jasa Layanan Pengangkutan Sampah sebesar Rp50.723.200.000,00 dan Jasa Layanan Pengelolaan Sampah sebesar Rp25.217.500.000," tambah Rangga Adekresna.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo 18 UU Tindak Pidana Korupsi No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Tersangka WL dan SYM dilakukan penahanan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Serang untuk 20 hari ke depan.

BANTEN
Cegah Jadi Korban Demo, Pemprov Banten Pantau Kehadiran Siswa di Sekolah

Cegah Jadi Korban Demo, Pemprov Banten Pantau Kehadiran Siswa di Sekolah

Selasa, 2 September 2025 | 21:42

Gubernur Banten Andra Soni menuturkan saat ini satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten melakukan pembelajaran secara offline atau seperti biasanya.

AYO! TANGERANG CERDAS
Banten Jadi Provinsi dengan Mahasiswa Aktif Terbanyak, Tembus 1,6 Juta

Banten Jadi Provinsi dengan Mahasiswa Aktif Terbanyak, Tembus 1,6 Juta

Minggu, 20 Juli 2025 | 11:19

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Banten menjadi provinsi dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 1.687.634 mahasiswa per tahun 2024.

KAB. TANGERANG
Terima Aspirasi, Pemkab Tangerang Cabut Perbup Tunjangan Rumah DPRD Rp43,5 Juta

Terima Aspirasi, Pemkab Tangerang Cabut Perbup Tunjangan Rumah DPRD Rp43,5 Juta

Selasa, 2 September 2025 | 19:26

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memastikan akan mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BANDARA
Cegah Gangguan Keamanan, Polisi dan TNI Patroli Skala Besar di Bandara Soekarno-Hatta

Cegah Gangguan Keamanan, Polisi dan TNI Patroli Skala Besar di Bandara Soekarno-Hatta

Minggu, 31 Agustus 2025 | 21:37

Personel Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang bersama TNI menggelar patroli skala besar dan menyisir wilayah hukum, pada Minggu 31 Agustus 2025.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill