TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengintegrasikan layanan publik ke dalam satu ekosistem digital.

Langkah ini diambil untuk menyederhanakan birokrasi digital yang sebelumnya tersebar dalam banyak aplikasi mandiri.

Sejak tahun 2025, Pemkot Tangsel mulai mengonsolidasikan berbagai layanan ke dalam platform Tangsel ONE dan asisten virtual Helita.

Pendekatan ini menandai pergeseran dari era banyak aplikasi menuju sistem satu akses yang bertujuan memudahkan warga dalam menjangkau layanan pemerintah.

Kepala Dinas Kominfo Tangsel TB Asep Nurdin menjelaskan transformasi ini merupakan kelanjutan dari digitalisasi per layanan yang dimulai pada 2015.

Saat ini, sistem telah mengintegrasikan berbagai fungsi krusial, di antaranya Simponie Tangsel untuk mengakomodasi lebih dari 73 jenis layanan perizinan secara daring, Sistem LAPOR! untuk pengaduan dan aspirasi warga, Portal Pajak Daerah sebagai fasilitas pembayaran pajak tanpa harus bertatap muka.

Ada juga AI Agent HELITA, layanan informasi berbasis WhatsApp yang beroperasi 24 jam.

"Warga tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi. Cukup satu akses cerdas dan otomatis untuk mendapatkan layanan maupun informasi kota," ujar Asep, Selasa 28 April 2026.

Memasuki kuartal ketiga (Q3) tahun 2026, Pemkot Tangsel memproyeksikan pengembangan fitur Dashboard Warga Mandiri. Berbeda dengan sistem konvensional, fitur ini dirancang untuk memberikan notifikasi proaktif kepada warga terkait kebutuhan layanan mereka.

Ambisi jangka panjangnya adalah mewujudkan konsep Smart City Humanis pada 2027. Di tahap ini, kecerdasan buatan (AI) diharapkan mampu menjalankan layanan prediktif berbasis data untuk mengenali kebutuhan warga secara lebih personal dan akurat.

Keamanan Data dan Mitigasi Hoaks

Di balik kemudahan integrasi data, muncul tantangan besar terkait keamanan siber. Menanggapi hal tersebut, Kominfo Tangsel memprioritaskan penguatan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memitigasi risiko kebocoran privasi warga.

"Kedaulatan data warga adalah prioritas tertinggi. Kepercayaan publik sangat bergantung pada keamanan sistem yang kami bangun," tegas Asep.

Selain aspek teknis, pemerintah juga memanfaatkan big data analytics untuk memantau dinamika isu di masyarakat. Strategi ini digunakan sebagai langkah preventif dalam menangani penyebaran hoaks dan krisis informasi yang sering terjadi di ruang digital.

Meski teknologi menjadi motor utama, Asep menekankan bahwa instrumen digital tersebut tetap harus diiringi dengan perombakan budaya kerja di internal pemerintahan.

Tujuannya agar teknologi tidak sekadar menjadi tren, melainkan solusi inklusif yang benar-benar memberikan dampak nyata pada pelayanan publik di Tangerang Selatan.