TANGERANGNEWS.com-Pemerintah (Pemkot) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memaparkan sejumlah capaian kinerja dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel TB Asep Nurdin merinci pencapaian ini mencakup perbaikan tata kelola, pengelolaan keuangan, hingga inovasi layanan publik digital.

Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025, Pemkot Tangsel mencatatkan skor 3,8023 dengan status "tinggi" dan berada di jajaran tiga besar nasional.

"Selain itu, Tangsel meraih peringkat pertama nasional untuk kategori pengelolaan kinerja dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)," katanya mewakili Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie.

Dari sisi fiskal, Pemkot Tangsel mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp8,38 triliun. Dengan beban daerah senilai Rp4,02 triliun, tercatat surplus Rp4,30 triliun serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp478,59 miliar.

"Total aset daerah dilaporkan mencapai Rp31,37 triliun per 31 Desember 2025," terang Asep.

Pada sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 berada di angka 5,24% secara year-on-year, dengan realisasi investasi mencapai Rp9,07 triliun. Capaian tersebut turut menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 5,09%.

Tangsel juga mempertahankan posisi dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Banten, yakni 2,36%, serta meraih predikat Terbaik III Regional Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Dalam upaya digitalisasi birokrasi, Asep menjelaskan, Pemkot Tangsel mengandalkan platform layanan terpadu Tangsel One yang diluncurkan pada 30 April 2026.

"Platform ini mengintegrasikan asisten virtual berbasis kecerdasan buatan bernama Helita, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi pemerintahan, pengaduan, hingga perizinan melalui aplikasi WhatsApp," ujarnya.

Di akhir paparannya, Asep mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kemerdekaan ini sebagai ruang refleksi bersama agar pengawasan dan pembangunan daerah ke depan dapat berjalan lebih tepat sasaran.