Connect With Us

Sengketa Tanah, Alam Sutera Diminta Hentikan Proyek

| Rabu, 7 Maret 2012 | 15:46

Alam Sutera didemo warga. (tangerangnews / dira)

 
TANGERANG-Lebih dari 100 orang warga yang tergabung dalam tiga organisasi massa mendatangi kantor pengembang Alam Sutera, Rabu (7/3/2012). Mereka melakukan aksi demonstrasi  terkait dugaan penyerobot tanah di Kelurahan Paku Alam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Warga yang datang meminta Alam Sutera segera menghentikan pembangunan diatas tanah seluas 55 hektare yang mereka garap sejak 1948.  Aksi  dilakukan lantaran Alam Sutera telah melaporkan warga yang menghalangi kegiatan Alam Sutera yang telah menghalangi pengurukan tanah di lokasi tersebut.

Menurut Koordinator warga Yudisyah mengatakan, ada 70 warga yang menggarap diatas tanah tersebut. Salah satunya adalah milik Yayasan Nyi Mas Entjeh Siti Aminah Osah.
“Kami mempertanyakan dari mana Alam Sutera bisa mendapat sertifikat Hak Guna Bangunan. Sedangkan kami para penggarap tidak ada satu pun yang merasa menjual. Kami memiliki surat garap resmi dari Pemerintah Pusat,” ujar Yudisyah.

Untuk itu, kata dia, pihaknya meminta Alam Sutera menjelaskan dari mana mendapatkan sertifikat tersebut. Selama proses kewenangan tersebut belum dijelaskan, warga melarang Alam Sutera melakukan kegiatan menguruk tanah tersebut. “Kami juga meminta polisi tidak memihak dalam hal ini,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, warga membentangkan spanduk yang bertuliskan “Kembalikan Hak Kami Atas Tanah Kami. Itu adalah harga Mati. Hukum Harus Ditegakan”. Tampak dalam aksi tersebut ratusan anggota Polres Metro Kabupaten Tangerang turun untuk mengamankan jalannya aksi tersebut.  Adalah Kapolsek Serpong Kompol Nico Andriano Setiawan yang menjembati warga dengan Alam Sutera. Lima orang perwakilan warga akhirnya dipertemukan. 

 Sementara itu, Yasri Yatib Manajer umum Alam Sutera mengatakan,  pihaknya menyesalkan warga yang tidak melakukan gugatan jika memang merasa warga memiliki hak atas lahan tersebut. “Mengapa tidak menggugat kalau memang merasa benar memiliki hak,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, Alam Sutera membeli tanah tersebut dari pengembang BSD.  Dan, apa yang dilakukan pihak pengembang Alam Sutera melaporkan warga yang menghalangi proyek pengurukan tanah di lokasi tersebut adalah hak pengambang Alam Sutera. “Kami merasa ada gangguan,” katanya. (DRA)




 


HIBURAN
Onad dan Istrinya Ditangkap Usai Pakai Ekstasi di Ciputat

Onad dan Istrinya Ditangkap Usai Pakai Ekstasi di Ciputat

Minggu, 2 November 2025 | 19:51

Artis sekaligus musisi Leonardo Arya atau Onadio Leonardo ditangap aparat Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba.

BANTEN
Jaga Keandalan Listrik, PLN Banten Jalin Sinergi dengan Grup 1 Kopassus 

Jaga Keandalan Listrik, PLN Banten Jalin Sinergi dengan Grup 1 Kopassus 

Sabtu, 1 November 2025 | 13:36

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Grup 1 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Serang, Banten.

KAB. TANGERANG
Pemkab Tangerang Jamin Pemangkasan Dana TKD Takkan Berdampak pada Gaji ASN

Pemkab Tangerang Jamin Pemangkasan Dana TKD Takkan Berdampak pada Gaji ASN

Minggu, 2 November 2025 | 16:21

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menjamin, gaji aparatur sipil negara (ASN) tidak akan terkena imbas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.

OPINI
Birokrasi Lumpuh di Era VUCA Akibat Ajal Meritokrasi dan Kronisme Lokal

Birokrasi Lumpuh di Era VUCA Akibat Ajal Meritokrasi dan Kronisme Lokal

Jumat, 31 Oktober 2025 | 12:05

Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill