Connect With Us

Pengamat Sebut Keputusan Demokrat Usung Andra-Dimyati di Pilkada Banten Aneh

Rangga Agung Zuliansyah | Sabtu, 20 Juli 2024 | 16:31

Pengamat Media Komunikasi UIN Jakarta Deden Mauli Darajat. (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Pengamat Media Komunikasi UIN Jakarta Deden Mauli Darajat menilai keputusan DPP Partai Demokrat yang memberikan rekomendasi kepada pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk maju dalam Pilkada Banten 2024 dirasakan aneh.

Sebab, pasangan yang diusung ternyata bukan kader internal. Padahal, partai berlambang mercy itu memiliki kader dengan elektabilitas dan basis massa yang kuat.

Karena itu, menurutnya kebijakan Parpol diyakini belum mewakili aspirasi pemilih di daerah. Apalagi calon yang diusung belum memiliki rekam jejak memimpin pemerintahan.

"Meski DPP sudah memberikan rekomendasi tetapi bisa jadi belum mewakili aspirasi pemilih. Apalagi kader Partai Demokrat merupakan mantan kepala daerah dan memiliki basis massa yang kuat," katanya, Sabtu 20 Juli 2024.

Perlu diketahui Andra Soni adalah kader Partai Gerindra yang kini sebagai Ketua DPRD Banten. Sedangkan pasangannya Dimyati dari PKS sebagai anggota DPR RI.

Sementara, kader internal Partai Demokrat yang mencalonkan diri adalah Iti Jabaya yang merupakan mantan Bupati Lebak serta Arief R Wismansyah mantan Wali Kota Tangerang. Keduanya menjabat sebagai kepala daerah selama 10 tahun.

Deden mengatakan sejatinya Pilkada Banten akan sangat menarik ketika mantan kepala daerah diberikan kesempatan maju untuk bertarung gagasan dari pengalaman yang dimiliki. Apalagi mereka memiliki basis massa yang kuat dan partai politik yang besar pula.

Tetapi dengan keputusan Partai Demokrat mengusung yang bukan kadernya sendiri, memiliki banyak catatan. Karena elektabilitas dan keterpilihannya dikenal publik menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan kedepan.

Dengan sisa waktu yang pendek, Parpol harus memikirkan dalam mengangkat sosok yang diusung agar disukai publik. 

"Rekemendasi pusat sejatinya memperhatikan akar rumput. Elektabilitas dan popularitas harus diperhitungkan juga, apalagi masuk ke daerah yang basis massanya sangat kuat. Ini jadi pekerjaan rumah tentunya," ujarnya.

Deden juga mengungkapkan keputusan Partai Demokrat mendukung Andra-Dimyati karena faktor kedekatan Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu 2024 kemarin yang berlanjut ke Pilkada Banten.

Walaupun Demokrat memiliki kader yang ingin maju, tetapi Demokrat akhirnya satu suara dengan Prabowo dengan mengusung kader Gerindra.

Ia melihat keputusan Demokrat mengusung Andra - Dimyati karena adanya kepentingan nasional. Apalagi Prabowo sedang menyiapkan calon - calon menterianya, sehingga harus membuat keputusan yang melihat ke arah lainnya.

"Meski DPW Banten memberikan rekomendasi, tetapi harus tunduk dengan keputusan DPP," ujar Deden.

KAB. TANGERANG
Antrean Pertamax di SPBU Tangerang Sepi Gegara Harga Naik, Warga Terpaksa Pakai Pertalite

Antrean Pertamax di SPBU Tangerang Sepi Gegara Harga Naik, Warga Terpaksa Pakai Pertalite

Rabu, 10 Juni 2026 | 21:31

Kenaikan harga yang terjadi pada bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memunculkan keluhan dari sebagian warga Kabupaten Tangerang.

SPORT
Boyong Shin Tae-yong, Persija Siapkan Dana Rp545 Miliar untuk Belanja Pemain Musim 2026/2027 

Boyong Shin Tae-yong, Persija Siapkan Dana Rp545 Miliar untuk Belanja Pemain Musim 2026/2027 

Senin, 8 Juni 2026 | 17:38

Persija Jakarta menyiapkan anggaran besar mencapai Rp545 miliar untuk mendukung proyek pembangunan tim bersama pelatih anyar Shin Tae-yong menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

BANDARA
Bandara Soekarno-Hatta Pangkas Alur Kedatangan Jemaah Haji Jadi 30 Menit

Bandara Soekarno-Hatta Pangkas Alur Kedatangan Jemaah Haji Jadi 30 Menit

Rabu, 3 Juni 2026 | 20:51

Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan efisiensi pada fase kepulangan jemaah haji Tahun 1447 H/2026 M, yang berlangsung mulai 1 hingga 30 Juni 2026.

NASIONAL
BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:44

Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill