Connect With Us

Aktivis Lingkungan Tangerang Dukung Sodetan

Jangkar | Jumat, 24 Januari 2014 | 14:04

Bendungan Pintu Air 10 Kota Tangerang (Dens Bagoes Irawan / TangerangNews)



TANGERANG-Aktivis  lingkungan di Kabupaten Tangerang angkat bicara soal sodetan. Direktur Eksekutif Wahana Hijau Fortuna (WHF)Romly Rovolvere mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk sodetan Ciliwung-Cisadane (Cici).

"Sodetan Cici salah satu alternatif mengatasi banjir di Ibukota Indonesia (Jakarta) yang merupakan etalase nasional. Sehingga langkah ini perlu dikaji secara komprehensif oleh semua pihak, terutama wilayah yang tergabung dalam zona Jabodetabekjur," ujar Romly, Jumat (24/1).

Kata Romly, Jakarta dan Tangerang pada prinsipnya adalah pihak korban akibat kiriman air dari hulu Cisadane dan Ciliwung. Sehingga tidak perlu rencana sodetan Cici menjadi isu yang diutamakan, melainkan semua pihak (Kepala Daerah) duduk bersama untuk mencari solusi. Jika salah satunya adalah sodetan Cici, maka hal tersebut harus dilakukan.

"Para Kepala Daerah, terutama di Tangerang terlalu bersikap reaktif, bukan berfikir dan bertindak aktif membantu Jakarta mengatasi banjir, karena walau bagaimana pun, sebagai daerah penyangga Ibukota, Tangerang harus memberikan dukungan, salah satunya dukungan jasa lingkungan hidup, sebab bicara Jakarta itu berbicara Indonesia," tegasnya.

Lanjut Romly, pimpinan daerah di Tangerang hanya menggiring penolakan sodetan. Namun substansi untuk mengatasi banjirnya nol besar. Sebab lahan untuk resapan buat pertanian sudah habis.

Namun Romly menekankan bahwa, kebijakan sodetan Cici harus benar-benar berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dan partisipatif, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

"Para pihak dilibatkan dalam kajian tersebut, terutama masyarakat terdampak," tambahnya.

Selain itu, Romly pun mengkritik para kepala daerah di Tangerang, menurutnya tata ruang di Tangerang sudah tidak layak untuk memberikan daya dukung bagi lingkungan hidup yang nyaman, sehingga banjir juga menjadi ancaman rutin tahunan di Tangerang.

Dengan kondisi demikian, maka para kepala daerah di Tangerang dituntut mencontoh DKI Jakarta yang memiliki terobosan mengatasi banjir di wilayahnya. "Tentunya ini membutuhkan road map, tidak dilakukan secara parsial dan insidential. Perlu keseriusan dari program kerja daerah, misalnya tercantum dalam RPJMD dan menjadi program para multi stakeholder," tegasnya

Romly menilai, hal itu belum terealisasi.  Justru yang terjadi adalah penggalangan opini menolak sodetan Cici. Namun, mengabaikan subtansi persoalan di Tangerang, bahwa banjir sudah menjadi rutinitas tahunan. "Saat ini, kepala daerah di Tangerang sebaiknya berkonsentrasi membenahi 'rumah sendiri' sambil membantu DKI Jakarta mengatasi masalahnya (banjir),” ujarnya. 
OPINI
Menanti Keadilan Pendidikan untuk Madrasah Aliyah di Banten

Menanti Keadilan Pendidikan untuk Madrasah Aliyah di Banten

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:58

Masuknya MA swasta ke dalam Program Sekolah Gratis sejatinya merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Madrasah Aliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu

BANDARA
Bandara Soetta Sediakan Fasilitas Nobar Gratis Piala Dunia 2026 di Terminal 3

Bandara Soetta Sediakan Fasilitas Nobar Gratis Piala Dunia 2026 di Terminal 3

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:32

Sebagai pintu gerbang utama negara dengan mobilitas penumpang yang sangat padat, Bandara Soetta siap memanjakan para pecinta sepak bola dengan menyediakan lokasi nobar yang strategis di Smmile Center Terminal 3.

TANGSEL
Anggaran Sewa Kendaran Dinas Pemkot Tangsel Jadi Sorotan, Begini Kata Pengamat

Anggaran Sewa Kendaran Dinas Pemkot Tangsel Jadi Sorotan, Begini Kata Pengamat

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:11

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menganggarkan dana sebesar Rp19,95 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk sewa kendaraan dinas. Hal tersebut pun langsung memicu perhatian publik.

KAB. TANGERANG
DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:50

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill