TANGERANG-Isu larangan Plat B ke Bogor atau Jawa Barat ditolak dua kepala daerah di Tangerang, yakni Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Menurut Zaki saat dimintai komentarnya, dengan tegas dirinya menolak. Sebab, kata dia, itu adalah hak pribadi masyarakat.
“Menolak ya, ini hak pribadi masyarakat. Nanti dilarang-larang malah ada cara-cara illegal lainnya,” katanya, Rabu (17/9).
Bupati Tangerang juga mempertanyakan bagaimana masyarakat yang tinggal di perbatasan antara Bogor dengan Tangerang misalnya.
“Bagaiaman dengan mereka yang ada diperbatasan. Kalau melarang itu harus disiapkan public transport yang memadai untuk masyarakat yang mau ke Bandung atau ke Bogor. Emang sudah siap public transportnya?” ujar Zaki seraya tersenyum.
Terlebih kata Zaki, kalau dilarang nanti ada pengkota-kotakan dari daerah lain. Pada akhirnya nanti akan muncul kisruh antar daerah.
“Lebih baik pemerintah daerah bersama-sama membangun daerahnya masing-masing. Terutama infrastruktur yang sinkron dan sinergis dengan daerah tetangganya,” ujar Zaki.
Sedangkan Wali Kota Tangerang Arief dengan nada bercanda menyatakan, akan juga mencegah mobil dengan Plat F masuk ke Kota Tangerang. “Kalau kita yang larang bagaiamana coba?” seraya tertawa.
Menurutnya, semangat memecahkan masalah kemacetan memang sudah dengan munculnya isu pelarangan Plat B ke Jawa Barat. Tetapi, kata dia, yang seharusnya dikedepankan bagaiamana membangun transportasi massal yang memadai.
“Seperti yang saya alami, DKI mau bangun elevated busway di dekat wilayah Ciledug, menurut saya kenapa enggak sekalian ke Larangan. Kenapa hanya sampai di wilayah DKI saja. Ini kan harus sinergi, bagaimana masyarakat commuter ini bisa terlayani dengan transportasi tersebut,” kata Arief.
Arief juga menyinggung soal Silpa DKI Jakarta yang konon dirinya mendapat informasi dengan jumlah besar. Dengan jumlah silpa besar tersebut, menurut Arief, Gubernur DKI Jakarta katanya akan menganggarkan juga untuk wilayah disekitarnya.
“Itu jauh lebih bagus bersama-sama membangun trasportasi massal antara daerah. Kalau lihat APBD-nya kan antara DKI dengan Kota Tangerang jauh, DKI Rp71 Triliun, kita (Kota Tangerang) Rp3 Triliun,” terangnya.
Sedangkan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie ketika dimintai komentaranya mengaku belum tahu ada kebijakan tersebut. “Saya belum dapat info tentang hal tersebut, saya pelajari dulu ya,” ujar Bang Ben.
