TANGERANG-Inspektorat Kabupaten Tangerang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan anggaran kegiatan di setiap SKPD.
Hal tersebut disinyalir menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan penyelewengan anggaran.
“Selama ini kita tidak pernah dilibatkan langsung dalam perencanaan anggaran. Hanya ketika anggarannya sudah jadi saja, kita baru dilibatkan untuk pengawasan kegiatan,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Tangerang Dedi Sutardi, Kamis (2/10).
Menurutnya, pengawasan mulai dari perencanan anggaran sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan dan penyelewengan.
Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu pernah mendapat temuan proyek pembersihan sungai, dimana dialamnya ada alokasi anggaran untuk AC.
“Masak program pembersihan kali ada AC segala. Setelah kita ketahui, ternyata itu titipan kepala dinas untuk AC di kantor. Ini kan pemborosan namanya, jadi langsung kita coret,” tukas Dedi.
Selain itu, pihaknya juga mengalami kendala dalam melakukan pengawasan karena kekurangan personel. Saat ini, Inspektorat hanya memiliki 40 pegawai yang telah memiliki sertifikasi pengawas untuk melakukan pengawasan pada 64 SKPD di Kabupaten Tangerang.
“Satu SKPD saja, seperti Dinas Bina Marga, ada 600 kegiatan tiap tahunnya. Idealnya minimal kita punya 75 pengawas. Karena pengawasan kita tidak hanya menyangkut pelanggaran pidana, tapi juga masalah tata tertib pegawai, pungli, dan lain-lain,” pungkas Dedi.
Untuk itu, kedepannya dia akan meminta kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar agar membentuk minimal dua pengawas internal di tiap SKPD. Nantinya mereka bertugas melapor setiap kegiatan di SKPD tersebut ke Inspektorat.
“Dia juga menyarankan untuk melibatkan pengawasan independen seperti Konsultan supervisi. Jadi untuk kegiatan yang anggarannya diatas Rp 200 juta diawasi Independen, kalau dibawah itu oleh Inspektorat. Supaya lebih efektif dan efisien, mengingat keterbatasan personil,” ujarnya.
