TANGERANGNEWS.com-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang merazia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pasalnya keberadaan pengemis dadakan ini menjadi marak menjelang bulan suci Ramadan dan kerap meresahkan masyarakat.

Razia dilakukan di 6 kecamatan, antara lain Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Kresek.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang Fachrul Rozi mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan guna memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. 

Selain itu, sebagai upaya mengendalikan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tangerang yang mendekati bulan puasa.

“Kegiatan ini kami lakukan untuk menyambut Ramadan, tentunya kami ingin menciptakan rasa aman bagi umat muslim saat Ramadan,” ujar Fachrul kepada Tangerangnews.com, Rabu, 8 Maret 2023.

Ia menyampaikan, penertiban ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan mulai dari pukul 08.00-13.00 WIB dan tahap kedua dimulai dari pukul 14.00-17.30 WIB, dengan menargetkan beberapa titik.

Di antaranya di lampu merah Tigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Balaraja, Sukamulya, Rajeg dan Kresek.

“Dalam kegiatan ini kami berhasil mengamankan 36 PMKS,” paparnya.

Ia juga menyebut, ramainya PMKS di Kabupaten Tangerang masih didominasi dengan alasan ekonomi. 

Selain itu menjelang bulan Ramdan para PMKS ini kebanyakan turun ke jalan untuk meminta belas kasih kepada masyarakat. 

Bahkan terkadang, mereka memiliki koordinator yang mengatur wilayah tempat mereka mengemis.

“Keberadaan PMKS menjelang bulan Ramadan ini terkadang menjadi masalah serius, karena sering kali dijadikan momen untuk meminta belas kasih kepada masyarakat. Bahkan terkadang dijadikan momen juga untuk mengambil keuntungan,” katanya.

Fachrul mengharapkan tidak ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan situasi bulan Ramadan nanti sebagai bulan baik untuk bersedekah malah mancari keuntungan pribadi.

"Selain mencari keuntungan pribadi, namun nyatanya malah menganggu kepentingan masyarakat lain nantinya," pungkasnya.