Connect With Us

Tidak Dapat Santunan Jasa Raharja, Korban Kecelakaan Truk Tanah di Solear Tangerang Minta Keadilan

Dimas Wisnu Saputra | Jumat, 3 November 2023 | 03:00

Salah satu korban kecelakaan truk tanah di Jalan Raya Cisoka-Adiyasa, Desa Cirendeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Kamis 2 November 2023. (@TangerangNews / Dimas Wisnu Saputra)

TANGERANGNEWS.com-Kecelakaan tragis akibat truk pengangkut tanah di Jalan Raya Cisoka- Adiyasa, Desa Cirendeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang menyisakan duka mendalam bagi para keluarga korban.

Kecelakaan itu menyebabkan satu nyawa tewas dan dua orang mengalami luka-luka pada Sabtu 14 Oktober 2023 lalu. 

Salah satu orang tua korban dari Rizal Akbar, 15, Mad Soleh mengatakan PT Jasa Raharja selaku pengelola asuransi kecelakaan lalu lintas menolak untuk memberikan santunan kepada para korban.

Anaknya saat ini masih terbaring koma di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja dengan kondisi mengenaskan.

"Jujur saya butuh bantuan, saya bingung harus bagaimana. Saya kerjaannya cuman jualan sayur," ucapnya kepada Wartawan. Kamis, 2 November 2023.

Selain anaknya, Mad Soleh menyebut, korban lainnya yakni Bayu Saputra, juga membutuhkan bantuan biaya karena luka-luka. Sedangkan korban bernama Dimas tewas di tempat kejadian perkara (TKP).

Ia menduga yang membuat pihak asuransi dalam hal ini PT Jasa Raharja menolak memberi santunan kepada para korban kecelakaan, karena adanya ketidaksesuaian laporan polisi atas peristiwa kecelakaan tragis itu.

Dimana hal itu berdasarkan laporan polisi LP/A/450/X/2023/SPKT.SATLANTAS/POLRESTA TANGERANG/POLDA BANTEN.

“Yang kami tahu, anak kami ini jadi korban truk tanah, saya hanya minta keadilan,” harapnya.

Sementara itu, Perwakilan PT Jasa Raharja Tigaraksa Fuad Hardhani menjelaskan, pihaknya tidak akan mempersulit masyarakat khususnya Kabupaten Tangerang dalam mendapatkan santunan kecelakaan.

Namun, santunan inti hanya diberikan bagi korban yang kendaraannya terlibat kecelakaan. Sementara dalam laporan polisi disebutkan kendaraan korban dianggap sebagai penyebab kecelakaan.

"Santunan baru bisa diberikan setelah laporan polisi direvisi atau diubah," ujarnya.

Sebab menurutnya, finalisasi itu ada di pihak Kepolisian. Ketika laporannya sudah dibuat dari pihak Kepolisian maka pihaknya akan seger mencairkan satunan tersebut 

"Karena finalisasi kan ada di mereka, cair atau tidaknya,” jelasnya.

Terkait adanya aduan dari keluarga korban yang menyatakan kronologis kecelakaan tidak sesuai dengan fakta di TKP, pihaknya menyarankan agar disampaikan kepada Kepolisian.

Sebab, Jasa Raharja Tigaraksa tidak pernah sekalipun dilibatkan polisi dalam melakukan olah TKP dari kasus kecelakaan tersebut.

TANGSEL
Pemkot Tangsel Berpacu dengan Waktu Bangun Venue Porprov VII Banten

Pemkot Tangsel Berpacu dengan Waktu Bangun Venue Porprov VII Banten

Kamis, 8 Oktober 2026 | 18:44

Persiapan venue pertandingan terus dikebut Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 yang semakin dekat.

MANCANEGARA
Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:48

Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut

SPORT
Bukan Tuan Rumah, 3 Venue di Kota Tangerang Dipakai PORPROV VII Banten 2026

Bukan Tuan Rumah, 3 Venue di Kota Tangerang Dipakai PORPROV VII Banten 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 | 19:47

Tiga sarana olahraga milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi ditunjuk sebagai lokasi pertandingan untuk tiga cabang olahraga (cabor) dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill