TANGERANGNEWS.com-Kepala desa (kades) di Kabupaten Tangerang merasa puas dengan keputusan DPR RI yang telah menyetujui revisi UU Desa berisi masa jabatan kades diperpanjang menjadi 8 tahun.
Para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa (APDESI) Kabupaten Tangerang merayakannya dengan melakukan aksi sujud syukur.
Seperti yang diungkapkan Bunyamin, Kades Talok, Kecamatan Kresek, Selasa 6 Februari 2024. Menurutnya, setelah melakukan aksi hingga empat kali, akhirnya tuntutan untuk merevisi UU No 6/2014 Tentang Desa dikabulkan DPR RI.
"Alhamdulillah hari ini proses kita panjang perjalanan aksi. Semalam sudah selesai pembahasan revisi dan artinya sudah clean and clear bahwa kades masa jabatannya sekarang adalah 8 tahun maksimal 2 periode," ujar Bunyamin kepada TangerangNews.
Selain itu, Benyamin juga mengungkapkan kini dana desa sebanyak 70 persennya diatur oleh desa. Sedangkan sisa 30 persennya diatur oleh pemerintah pusat.
Ia pun berharap dengan disetujuinya revisi UU Desa ini, para kades agar mengemban amanat dan semangat membangun desa lebih baik lagi.
"Diperhatikan juga tentang kesejahteraan masyarakat desa, infrastruktur, pendidikan, maupun hal lain-lain seperti menurunkan gizi buruk dan stunting. Memperbaiki SDM sehingga ekonomi masyarakat lebih baik. Inilah jawaban Indonesia emas 2045 ke depan," ujar Bunyamin.
Diungkapkan Bunyamin, masa jabatan 8 tahun merupakan bukan hal yang baru, karena pernah terjadi sebelumnya.
"Jadi hari ini diharapkan desa-desa ini benar-benar berkembang lebih baik, bukan hanya desa berkembang, bisa desa maju, bisa desa mandiri," terangnya.
Meski DPR belum mengetuk palu, Benyamin menilai tuntutan mereka telah terpenuhi. Mereka melakukan aksi sujud syukur menyambut informasi positif tersebut.
"Saya terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden, Pak Menteri Dalam Negeri, beliau sudah berjuang. Terima kasih juga kepada DPR RI," ujarnya.
Di tengah dinamika industri hospitality, F&B, otomotif, hingga pengembangan bisnis yang semakin kompetitif, JHL Group menegaskan standar kinerja baru melalui gelaran JHL Award 2026.
TODAY TAG
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan di RUSD Banten.
Lubang-lubang di jalan bukan sekadar cacat aspal. Ia menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan publik. Dalam konteks Pasar Kemis, korban bukan hanya luka ringan, tetapi kehilangan nyawa. Artinya, ini bukan lagi isu infrastruktur teknis
DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang segera mengambil langkah cepat menyusul nonaktifnya ribuan peserta BPJS Kesehatan di Kota Tangerang.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
