TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 13.666 alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Tangerang dianggap melanggar aturan lantaran dipasang di tempat yang tidak semestinya.
Jumlah tersebut berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Muslik menjelaskan hasil rekapitulasi Bawaslu dari tingkat TPS sampai Panwascam ada banyak pelanggaran pemasangan bahan kampanye seperti bendera, spanduk dan sebagainya
"Jumlahnya 13.666, dari lokasinya tersebar merata di hampir semua kecamatan," ucapnya, Senin 12 Februari 2024.
Adapun kasus terbanyak adalah pemasangan APK dengan cara dipaku di batang pohon di tepi jalan. Kasus lainnya seperti pemasangan APK di tiang listrik/jaringan telkom, pagar sekolah hingga tempat ibadah juga tidak kalah banyak.
"Kami akan terus mendata dan menginventarisasi pelanggaran demi pelanggaran yang ditemukan tim Bawaslu atau laporan/aduan masyarakat. Apalagi pada saat ini sudah mulai memasuki masa tenang pemilu," ujar Muslik.
Selain pemasangan APK, pihaknya juga mencegah pelanggaran lain yang kerap terjadi saat masa tenang seperti praktik politik uang. Pencegahan akan dilakukanya dengan cara patroli secara rutin ke tingkat bawah.
"Mengingat selama masa tenang kerap dijadikan momentum bagi partai politik maupun peserta pemilu untuk berkampanye secara terselubung," terang Muslik.
Kendati, untuk memperkuat upaya itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan terkait, sebagai kunci menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
"Kita berharap semua dapat sama-sama untuk menjaga kondusifitas politik dengan saling menghargai satu sama lain. Dan teman-teman dari peserta pemilu seperti partai politik tingkat DPD, TKD, TKN bisa saling menghargai dan menghormati," kata dia.
Perumda Tirta Benteng menghadirkan program spesial berupa diskon 81 persen biaya pemasangan sambungan baru air bersih bagi warga Kota Tangerang.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menanggapi munculnya komentar yang dinilai tidak berempati dari sejumlah akun yang mengaku sebagai tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Chaerawan.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews