Bus ke Baduy Tarif Rp 1 Berlaku Terbatas, Hanya Akhir Pekan Selama Sebulan
Senin, 27 April 2026 | 07:36
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan program pembayaran berbasis QRIS untuk akses transportasi menuju kawasan wisata Baduy.
TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terus berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA.
Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang Asep Suherman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai UPTD PPA, tentang proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dengan demikian, UPTD PPA ini bisa menjadi rujukan pertama bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada korban.
"Jadi korban dapat ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang cepat akurat komprehensif dan terintegrasi," ucapnya, Kamis 21 Maret 2024.
Kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan sinkronisasi antara UPTD PPA dan bidang-bidang di DPPPA Kabupaten Tangerang, dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak secara komprehensif.
"Diharapkan dengan diselenggarakan bimtek ini juga bisa menambah wawasan dan keterampilan bagi seluruh personel yang ada di UPTD PPA," ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan program pembayaran berbasis QRIS untuk akses transportasi menuju kawasan wisata Baduy.
TODAY TAGPresiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja. Ia berjanji menindak tegas praktik tersebut karena sudah menjadi janji kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Banten.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Hidayat menyebut Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya tidak begitu memberikan dampak pada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews