TIGARAKSA--Ratusan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (30/4). Para kades ini mempertanyakan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Insentif RT dan RW.
Kedatangan ratusan kades ini langsung disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dan sejumlah anggota dewan, Kepala Bagian Pemerintah Desa (Pemdes), perwakilan Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKP3M) Kabupaten Tangerang. Dialog pun langsung digelar di ruang rapat paripurna DPRD.
Ketua APDESI Kabupaten Tangerang, Surta Wijaya mengatakan, kedatangan ratusan Kades ini terkait dengan sejumlah persoalan di desa. Berdasarkan hasil Rapat Kerja II Pengurus Anak Cabang APDESI Kabupaten Tangerang tanggal 26 Maret 2012, APDESI meminta penjelasan dari Bupati Tangerang dan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang soal adanya penurunan dana ADD dan insentif untuk RT dan RW.
Lebih jauh kata Surta, dalam pernyataan sikap itu terdapat 10 pertanyaan yang tertuang hasil Rapat Kerja II tersebut. Diantaranya, Kades meminta jawaban kenapa ADD menurun, harapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012-2013 anggaran per desa Rp1 miliar. Kemudian pemerataan program PNPM replikasi dengan blockgrant ke setiap desa dari 246 desa. Adanya perhatian uang insentif RT/RW dan kepala desa, serta peningkatan uang insentif dari Rp1,2 juta menjadi Rp3 juta per bulan.
Kemudian, adanya percepatan pembangunan kantor desa bagi yang belum mempunyai kantor desa se-Kabupaten Tangerang. Perlu adanya kendaraan roda empat untuk operasional desa. Uang purnabakti Kades menjadi Rp50 juta. Selain itu, Bupati Tangerang juga harus memperpanjang jabatan kepala desa secara otomatis ketika undang-undang desa disahkan. Serta adanya alokasi dana retribusi Raskin dari APBD dan alokasi dana Pemilukada untuk desa.
“Kami menagih janji Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk realisasinya. Jika memang dalam waktu satu bulan tidak ada realisasi terkait apa yang kami sampaikan. Para Kades mengancam memboikot pelaksanaan Pemulikada. Termasuk pemilihan Bupati Tangerang tahun ini,”jelasnya.
Kades Gembong, Kecamatan Balaraja, H. Sarda Sarif menambahkan, pihaknya berharap pemerintah tidak hanya mengelak dengan jawaban butuh pengkajian. Menurutnya persoalan ini sudah bertahun-tahun tidak juga selesai.
“Parahnya lagi pembangunan infrastruktu di desa juga belum optimal. Banyak pembangunan dan peningkatan jalan, tapi tidak dibarengi dengan drainase. Akibatnya wilayah kami seringkali kebanjiran. Padahal Perda Drainase dan Pengairan sudah ada,”keluhnya.
Kepala Bagian Pemerintah Desa Pemkab Tangerang, Aziz Gunawan mengatakan, terkait tuntutan APDESI tersebut pihaknya akan membahas lebih lanjut. Khusus untuk ADD pihaknya sudah melakukan pembahasan.
“ADD insyaallah akhir Mei dicairkan. Untuk insentif RT dan RW insyaallah juga bisa diwujudkan. Sementara hal lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan instansi terkait,”ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Amran Arifin mengatakan, masalah ini sudah sering dibahas oleh DPRD dengan Pemkab Tangerang. Namun, hingga saat ini belum menemukan hasil yang sesuai kebutuhan desa. Pihaknya meminta kepada Kades untuk menagih janji Pemkab Tangerang melalui Kabag Pemdes dalam pencairan ADD dan insentif RT dan RW. (TYO)
TODAY TAG
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
