TANGERANG-Kamar dagang Industri (Kadin) Kabupaten Tangerang mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang belum juga melaksanakan tender kontruksi. Padahal sejatinya, tender sudah harus dibuka sejak Februari 2012 lalu.
Ketua Kadin Kabupaten Tangerang Dedi Kurniadi mengatakan, akibat penundaan tender tersebut warga Kabupaten Tangerang yang berjumlah sekitar 3 jutaan penduduk merasa dirugikan. Seperti salah satu contoh, jalan-jalan yang sudah rusak seharusnya sudah mendapat perbaikan kini dibiarkan. Selain itu juga sekolah-sekolah yang seharusnya direnovasi, tidak juga dibangun.
“Siapa yang dirugikan, ya masyarakat. Karena seharusnya pajak masyarakat segera dinikmati oleh masyarakat, kalau seperti ini angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang akan terus bertambah. Bisa dibayangkan Rp500 miliar mengendap,” ujar Dedi Kurniadi, dalam acara Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tender, Rabu (9/5/2012).
Ditanya mengenai penyebab tender belum dilaksanakan, menurut Dedi Kurniadi, Pemerintah Kabupaten Tangerang awalnya beralasan penundaan dilakukan karena ada rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). “Kemudian ke sininya, Pemkab Tangerang beralasan sampai saat ini ada dualisme LPJK dan persoalan sertifikasi badan usaha. Itulah penyebabnya, padahal itu bukanlah sebuah persoalan, ” ujar Dedi.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW , Ade Irawan yang menjadi narasumber dalam acara tersebut mengatakan, prakterk-praktek seperti ini biasa terjadi menjelang Pemilukada. Biasanya, seperti ini diduga untuk melakukan perjanjian antara pemerintah dengan calon kandidat.
“Biasanya ini terjadi saat incumbent akan maju dalam Pemilukada. Di sini (Kabupaten Tangerang) saya tahu, bukan incumbent yang akan maju , tatapi keluarganya. Biasanya ini akan menjadi modal deal-deal-an untuk mengatur proyek. Ingat korupsi pengadaan sebagai bagai dari korupsi politik,” terangnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Amran Arifin mengatakan, Pemkab Tangerang seharusnya jangan takut untuk menggelar lelang. “Jangan ada alasan, kalau takut melanggar koordinasikan dengan pihak Kejaksaan,” katanya.
Sementara itu, Kabid Pengairan Binamarga Kabupaten Tangerang Anton mengatakan, pihaknya bukan tidak ingin melaksanakan tender. Tetapi memang atasan yang belum memberikan perintah untuk membukan tender. “Kami sebagai panitia, siap saja kapan pun membuka tender. Tetapi ini perlu perintah atasan,” jelasnya. (DRA)
