TANGERANG - Anggaran belanja daerah APBD Kabupaten Tangerang Perubahan tahun 2012 sebesar Rp2.924.401.018.254 belum berorientasi pada pembangunan masyarakat. Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, Mukhlis kepada tangerangnews.com, Senin (30/7).         

“Pembangunan yang ada saat ini hanya bersifat pembangunan fisik saja, belum berorientasi pada masyarakat atau human oriented, bukan pada pembangunannya itu sendiri,” katanya.

Anggaran belanja dalam APBD Perubahan TA 2012 sebesar Rp.2.924.401.018.254 terdiri dari Belanja Tidak Langsung pada APBD Perubahan TA 2012 sebesar Rp.1.184.340.757.639 dan Belanja Langsung pada APDB Perubahan sebesar Rp.1.740.060.260.618.

 

“Saya ingatkan APBD perubahan bukan sekedar rutinitas dan pemenuhan undang-undang belaka, apalagi menjadi acara seromonial setiap tahun anggaran,” tegas Mukhlis.

Harus ada perubahan yang riil di lapangan seperti perubahan paradigma dalam proses pembangiunan, yang berorientensi kepada human oriented.

Sehingga ada capaian kerja yang dihasilkan dan manfaatnya seperti memperlancar transportasi para petani. Serta mengembangan iklim investasi di Kabupaten Tangerang. “Di samping membuka kesempatan bagi investasi dan dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Tangerang, bukan orang lain,” tegasnya.

Muhlis mengaku, bukti APBD masih menjadi rutinitas dan dan pemenuhan undang-undang belaka pada pembangunan yang selalu terlaksana di semester II. Seharusnya jika mengedepankan pelayanan masyarakat pembangunan seperti jalan bisa dilakukan di semester I. “Kota Tangerang Selatan (Tangsel) saja bisa, kenapa kabupaten tidak bisa. Karena pembangunan dilakukan di semester II banyak Silpa yang menumpuk di akhir anggaran,” terangnya.

Disamping itu dia mengakui adanya peningkatan dari sektor Pendapatan Daerah pada APBD tahun angaran 2012 sebesar Rp.2.205.029.350.148 mengalami perubhan menjadi Rp.2.388.962.752.800.

“Berarti ada kenaikan sebesar Rp.183.933.402.652 atau sebesar 8,3 persen. Jumlah tersebut ditopang dari PAD sebesar Rp503.671.488.373 menjadi sebesar Rp.604.800.37.845. Kenaikan PAD sebesar Rp.101.128.891.472,” katanya.

Kendati demikian, dalam mencermati APBD Perubahan tahun ini Pemkab Tangerang dinilainya masih kurang maksimal dalam menggali sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang ada.

“Masih ada beberapa SKPD penghasil yang masih harus ditingkatkan potensi pendapatannya seperti PD. Pasar, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dan SKPD penghasil lainnya,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Hermasnyah mengatakan, dalam penyusunan RAPBD Perubahan pada program dan kegiatan yang memenuhi kriteria bersifat strategis, mendesak, penting dan dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran.

“Dimana kami selalu mempertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga APBD yang dihasilkan mencerminkan skala prioritas, terarah, terkendali dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” katanya saat membacakan pidato bupati atas pertanyaan fraksi terkait APBD Perubahan.

Lanjut Hermasnyah, APBD Perubahan memang bukan sekedar rutinitas dan pemenuhan undang-undang belaka, serta acara seremonial setiap tahun anggaran. Namun, APBD Perubahan yang diajukan pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan.

“APBD Perubahan dilakukan karena adanya penambahan dana dan sisa Silpa yang belum dimanfaatkan. Serta adanya penambahan target pendapatan, sementara kebutuhan pembangunan masih banyak yang perlu diselesaikan,”pungkasnya.