Prita Mulyasari antar Miing-Suratno ke KPU

| Jumat, 7 Juni 2013 | 17:15

Prita Mulyasari seusai mendapat surat keputusan bebas dari MA. (tangerangnews / dira)

TANGERANG-Prita Mulyasari ibu tiga anak yang pernah terjerat kasus UU ITE versus RS Omni Alam Sutera ikut mengantar bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Dedy “Miing” Gumelar- Suratno Abubakar ke KPU Kota Tangerang untuk melakukan pendaftaran, Jumat (7/6).

Ternyata kehadirannya, karena dirinya sebagai kader PDIP, yang diwajibkan partai untuk mendukung Miing-Suratno. Prita yang juga mendaftar sebagai caleg nomor urut 3. DPR RI Dapil Banten III ini mengenakan kaus abu-abu lengan panjang dan kerudung biru tua motif bunga.

“Saya mengantar Pak Miing dan Suratno jalan dari Masjid Al -Azhom sampai Kantor KPU. Ini bentuk dukungan saya sebagai kader,” katanya.

Menurutnya, kader memang diwajibkan memperjuangkan kemenangan Miing dalam mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang periode 2013-2018. Prita juga mengaku, terjun ke dunia politik dengan maju sebagai caleg dari PDIP.

"Kebetulan saya juga terdaftar sebagai caleg dari PDI Perjuangan nomor urut 3," katanya.(RAZ)

Terpopuler

OPINI

Pendidikan Tinggi: Tangga Sosial yang Tak Terjangkau Semua Orang

Selasa, 16 September 2025 | 15:19

Pendidikan tinggi kerap disebut sebagai tangga mobilitas sosial—jalan bagi anak-anak dari keluarga biasa untuk mendaki ke strata sosial yang lebih tinggi. Namun kenyataan di lapangan sering kali tidak seindah slogan.

TODAY TAG

AYO! TANGERANG CERDAS

Banten Jadi Provinsi dengan Mahasiswa Aktif Terbanyak, Tembus 1,6 Juta

Minggu, 20 Juli 2025 | 11:19

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Banten menjadi provinsi dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 1.687.634 mahasiswa per tahun 2024.

NASIONAL

Tak Cukup dengan Iklan, Inilah Jurus Media Lokal Bertahan di Era Disrupsi Digital

Sabtu, 13 September 2025 | 09:52

Industri media tengah berada pada persimpangan jalan. Ketergantungan pada iklan sebagai sumber utama pendapatan tidak lagi mencukupi untuk menopang biaya produksi jurnalistik.

BANTEN