TANGERANGNews.com-Tak ingin warganya kesulitan mendapat pelayanan jaminan kesehatan, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat untuk memperluas cakupan layanan hingga Puskesmas dan kantor-kantor kelurahan. Tak hanya itu, Arief juga menggelontorkan anggaran miliar rupiah untuk menanggung biaya BPJS Kesehatan warganya yang belum ikut program tersebut.

Kerja sama peningkatan pelayanan jaminan kesehatan antar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dengan BPJS Kesehatan akan dilakukan pada hari puncak acara HUT Kota Tangerang ke-24, Selasa (28/2).

“Kita (pemerintah kota) akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) layanan Universal Health Coverage dengan BPJS Kesehatan pada hari itu,” kata Wali Kota Arief.

Menurut Arief, persoalan antrean panjang di kantor BPJS harus dapat terselesaikan. Pemerintah Kota Tangerang ingin memangkas antrean dengan melibatkan instansi pemerintah daerah Kota Tangerang dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Melalui kerja sama tersebut, kata Arief, pelayanan BPJS Kesehatan tak lagi terpusat di kantor BPJS semata. Tapi juga dapat dilakukan di kantor pelayanan publik milik pemerintah daerah.

 "Kita ingin memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Nanti daftarnya itu bisa di Dinas Kesehatan, Kelurahan atau Dinas Sosial. Itu birokrasinya kita pangkas," tegas Arief.

Pemkot Tangerang, lanjutnya, tak hanya berupaya membantu memangkas pelayanan birokrasi BPJS Kesehatan, Tapi juga menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk menanggung biaya awal pendaftaran jaminan sosial tersebut.

Di tahun ini, Pemkot Tangerang menyediakan anggaran sebesar 30 miliar rupiah untuk program tersebut. Jumlahnya dipastikan bertambah tahun berikutnya. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membayar biaya awal pendaftaran sebanyak 250 ribu warga Kota Tangerang. Jumlah itu masih fluktuatif.

“Data sementara, peserta BPJS Kesehatan sebesar 500 ribu jiwa. Setengahnya atau 250 ribu jiwa sudah di-cover perusahaan masing-masing karena mereka pekerja. Nah, sisanya ini yang kita tangani,” kata Arief. 

Gandeng BPJS Garap Universal Health Coverage

Untuk memuluskan program layanan Universal Health Coverage antara Pemkot Tangerang dengan BPJS Kesehatan, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri telah membahas butir-butir MoU dengan Kepala Cabang BPJS Kota Tangerang, Medianti Ellya Permatasari. “Insya Allah, kita launching program ini tanggal 28 Februari nanti, bertepatan HUT Kota Tangerang,” tegas Arief.

Asisten Daerah II Pemkot Tangerang Muhtarom menjelaskan, anggaran kesehatan Kota Tangerang yang terangkum dalam program Tangerang Sehat mencapai 300 miliar rupiah lebih. Sebagian dari anggaran itu digunakan untuk Universal Health Coverage. Menurut Muhtarom, UHC merupakan cara Pemkot Tangerang mempermudah pelayanan di bidang jaminan sosial kesehatan kepada masyarakat.

“Pemkot Tangerang ingin memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program ini,”ungkap Muhtarom.

Program Tangerang Sehat dimulai sejak tahun 2015. Pada tahun pertama, program ini dimanfaatkan 74.854 orang. Satu tahun berikutnya atau di tahun 2016, sebanyak 436.876 orang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut.

Pemkot Tangerang juga mengikuti program integrasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 18.314 penerima bantuan iuran (PBI) daerah. Sementara penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebanyak 288.955 peserta. Total warga Kota Tangerang yang telah menjadi anggota JKN sebanyak 1.350.656 orang atau 66 persen dari jumlah penduduk.

Melalui Tangerang Sehat, Pemkot Tangerang juga meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Tangerang dengan membangun berbagai aplikasi pelayanan kesehatan seperti Sistem Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit (Simpati RS), Salam Sehat, SMS Bunda dan juga Sijariemas. Pemkot Tangerang juga mempunyai sistem informasi layanan ambulans dan mobil jenazah gratis.

Hingga akhir tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang telah mengoperasikan 33 unit pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), 2 unit puskesmas persalinan, 4 unit puskesmas Instalasi gawat darurat 24 jam dan 1 unit puskesmas rawat inap. Jumlah pos pelayanan terpadu yang berhasil dibangun sebanyak 1.070 unit. Jumlah rumah sakit yang beroperasi di Kota Tangerang sebanyak 28 unit. (ADV)