Connect With Us

Perda Layanan Kesehatan Kota Tangerang Cegah Rumah Sakit Tolak Pasien

Rangga Agung Zuliansyah | Jumat, 16 Desember 2016 | 13:00

RSUD Kota Tangerang di kawasan Modern Land, Cikokol, Kota Tangerang. (Raden Bagus Irawan / TangerangNews.com)

 

TANGERANGNews.com-Perda Layanan Kesehatan Kota Tangerang telah disahkan oleh DPRD Kota Tangerang dalam rapat paripurana Rabu (15/12/2016). Perda inisiatif DPRD ini dinilai menjadi solusi permasalahan pembiayaan kesehatan gratis yang tidak tercover Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

 Ketua Pansus Perda Layanan Kesehatan Kota Tangerang Amarno Y Wiyono mengatakan, pembentukan perda ini dilatar belakangi kondisi masyarakat yang masih kesulitan mengakses pelayanan kesehatan gratis, baik yang sudah maupun yang belum ikut BPJS.

Sementara program kesehatan Pemkot Tangerang seperti Jamkesda Multiguna sudah tidak ada karena harus diintegrasikan dengan BPJS per Janurai 2016.  

“Kesulitannya tidak semua rumah sakit mau menjadi mitra BPJS. Dari 38 rumah sakit yang ada di Kota Tangerang hanya 17 yang bermitra. Sementara dalam undang-undangnya, rumah sakit tidak harus menjadi mitra BPJS,” katanya. 

Selain itu, kata Amarno, BPJS tidak mengcover semua pembiayaan. Dia mencontohkan, BPJS hanya menganggarkan biaya rawat jalan sebesar Rp137 ribu. Jika pasien memerlukan perawatan spesialis, rongen, lab dan obat-obatan, biaya tersebut tidak akan cukup. “Kalau dihitung-hitung, rumah sakit merasa rugi, makanya kerap menolak pasien dengan alasan kamar sudah penuh,” katanya.

Pria yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang ini juga menjelaskan, pembiayaan BPJS sendiri bersumber dari APBN dan APBD. Di Kota Tangerang ada 176 ribu orang yang dibiayai APBN. Sedangkan yang dibiayai APBD atau premi per bulannya dibayar Pemkot Tangerang, ada sekitar 8000 orang. Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 20 ribu orang jika SK-nya sudah disahkan wali kota.

“Nah kan masih ada sisanya, ditengah-tengah masih banyak orang yang tidak ter-cover. Dari dasar kesulitan itu, kami menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang harus ambil yakni dengan membiayai melalui APBD,” katanya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, Perda Pelayanan Kesehatan ini semakin memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemkot Tangerang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

“Perda ini sejalan dengan amanat UU No 36/2009 tentang Kesehatan dan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah dilakukan secara terpadu dan terintegrasi berdasarkan asas kemanusiaan, asas kemanfaatan dan asas keadilan sosial,” ungkapnya.

 

NASIONAL
Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Selasa, 17 November 2026 | 08:00

Pemerintah menetapkan tenggat pengumuman upah minimum tahun 2027 secara bertahap mulai 21 November 2026.

TANGSEL
Pelatih Atletik Tangsel Targetkan Tiga Emas dari Nomor Lempar di Porprov VII Banten

Pelatih Atletik Tangsel Targetkan Tiga Emas dari Nomor Lempar di Porprov VII Banten

Selasa, 17 November 2026 | 17:59

Pelatih atletik Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ade Kurniawan, menargetkan tiga medali emas dari kategori nomor lempar dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

BANTEN
Jadi Identitas Banten, Dimyati Tolak Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo

Jadi Identitas Banten, Dimyati Tolak Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo

Selasa, 17 November 2026 | 07:15

Rencana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat penolakan dari Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill