TANGERANGNEWS.com- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Tangerang menggelar ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah, Kamis (4/5/2017).
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM, Nursiwan mengatakan, ujian yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) diikuti 87 peserta utusan OPD di lingkup Pemkot Tangerang.
“Ujian dilaksanakan dua sesi. Sesi pertama pagi, sesi kedua siang sampai sore,” ujar Nursiwan.
Menurutnya, kelulusan ujian sertifikasi ini menjadi syarat wajib yang harus dimiliki pejabat lelang di masing-masing OPD. Jika tidak, belum bisa menjadi penyelenggara lelang. “Ini menjadi kebutuhan setiap OPD.
Setiap PPK dan PPTK harus memiliki sertifikasi barang dan jasa pemerintah. Makanya kita fasilitasi ujian,” sebut mantan Kabid Pertamanan ini.
Ujian kali ini merupakan gelombang kedua setelah Februari lalu dilaksanakan," imbuh Nursiwan,
Para peserta ujian sertifikasi barang dan jasa serius mengerjakan soal-soal ujian secara online di Laboratorium Komputer Gedung Cisadane, Kamis (4/5/2017).
ujian sekarang lebih mudah karena tidak harus ke kantor LKPP di Jakarta. Lantaran LKPP sudah memberi kewenangan Pemkot Tangerang untuk bisa melaksanakan Diklat dan ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah di Kota Tangerang.
Meski begitu, kata dia, segala sesuatunya tetap masih menjadi kewenangan LKPP seperti pendaftaran, pengawas dan materi-materi ujian.
“Kita hanya menyiapkan tempat penyelenggaraan saja dan peserta, sistemnya tetap mereka (LKPP,red),” sebut dia.
Ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah, memang tidak mudah. Standar minimal kelulusan yang harus diperoleh peserta untuk bisa lulus harus 167 poin dengan 90 soal yang diujikan secara online. Hasilnya, dari 87 peserta hanya 13 orang yang dinyatakan lulus ujian.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
