TANGERANGNEWS.com-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah membatalkan penyetopan layanan publik di komplek-komplek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), karena adanya keresahan warga.
Sebelumnya, Arief sempat membuat kebijakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang tidak akan memberikan sejumlah layanan seperti angkut sampah, perbaikan drainase, perbaikan dan penerangan jalan di pemukiman penduduk yang berada di atas lahan Kemenkumham.
"Pelayanan publik di komplek warga dibuka kembali. Ini kebijakan saya," ujar Arief dalam jumpa pers di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (15/7/2019).
Arief mengatakan, ia sudah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang untuk tetap melayani warga yang tinggal di komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman.
BACA JUGA:
"Tadi pagi sudah diperintahkan DLH untuk layani warga seperti biasa," katanya.
Menurut Arief, pembatalan layanan publik tersebut setelah ia melakukan pertemuan dengan perwakilan warga Komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman di kediamannya, Jalan Sinar Hati, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu (14/7/2019).
"Kemarin sore perwakilan warga datang ke rumah melakukan pembahasan agar pelayanan publik tetap berjalan," ucapnya.
Adis, Ketua RT 03/12 Komplek Pengayoman mengungkapkan warga resah ketika mendengar dan membaca surat keberatan serta klarifikasi Arief atas pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, yang salah satu poinnya memberhentikan pelayanan publik di Komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman.
"Dampak dari surat itu membuat kami merasa resah karena selama ini kami tidak pernah ada masalah di Pemerintah Kota Tangerang," katanya.
Adis menuturkan selama ini Pemerintah Kota Tangerang selalu memberikan dan melayani warga Komplek Pengayoman dengan baik.
Menurutnya, setelah adanya surat keberatan dan klarifikasi Arief, penerangan jalan di Komplek Pengayoman pada Minggu (14/7/2019) malam sempat padam. Namun, sejak pagi ini petugas kebersihan dari DLH melayani warga seperti biasanya.
"Kami rasakan dampaknya semalam di komplek kami gelap karena lampu dipadamkan. Tapi tadi pagi sudah berjalan, ada petugas angkut sampah," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Paket internet sekarang tidak cuma soal jumlah gigabyte. Lewat kUotamasya by.U, kamu bisa mendapatkan kuota sekaligus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjalanan dengan harga spesial.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews