Connect With Us

27 Pegawai Pemkot Tangerang Pakai Joki Juga Kena Sanksi Etik

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 30 September 2019 | 13:29

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Akhmad Lutfi. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

 

TANGERANGNEWS.com—Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memerikan sanki tegas terhadap 27 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang menggunakan joki dalam proses ujian.

Selain mencabut sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi, ouluhan pegawai ini terancam sanki pelanggaran etik. 

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Akhmad Lutfi, Senin (30/9/2019).

"Kita masih nunggu proses pembetukan tim, ya, karena itu bukan soal kepegawaian. Tapi soal etika. Akan kena pelanggaran etik," ujar Lutfi saat ditemui TangerangNews di Gedung Cisadane, Kota Tangerang, Senin (30/9/2019).

Ke-27 pejabat tingkat Eselon III itu mengikuti ujian sertifikasi barang dan jasa yang diselenggarakan pihak ketiga di Bandung, Jawa Barat. Namun dalam ujian, mereka menggunakan jasa joki agar lolos. Sehingga, menurut Lutfi, para pegawai ini melanggar etika.

"Misalnya gini. Ada pegawai Pemda. Kemudian kuliah di luar ternyata universitasnya yang nggak bener. Nah, kan bukan persoalan kepegawaian, tetapi persoalan etik pegawai," katanya.

Baca Juga :

Lutfi menuturkan, legalitas sertifikasi pengadaan barang dan jasa diselenggarakan BKPSDM yang bekerjasama dengan LKPP. Bukan, pihak ketiga. Apalagi menggunakan jasa joki dalam menjalani proses ujian.

"Yang benar itu diselenggarakan oleh kita bekerjasama dengan LKPP. Dari situ nanti LKPP keluarkan sertifikatnya langsung," jelasnya.

Dalam setahun, penyelenggaraan sertifikasi barang dan jasa dilakukan selama dua kali. Untuk tahun ini, ratusan pegawai telah mengikuti sertifikasi tersebut.

"Yang sudah lulus hampir 500 orang. Nah, yang ke-27 ini yang kemarin tidak lulus," ucapnya.

Hingga kini, BKPSDM dan Inspektorat tengah membentuk tim untuk memeriksa dan mendalami secara detil kasus penggunaan joki dalam sertifikasi pengadaan barang dan jasa ini.(RAZ/HRU)

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

BANDARA
Maskapai AirBorneo Buka Rute Kuching–Jakarta di Bandara Soetta, Ada 3 Penerbangan Sepekan

Maskapai AirBorneo Buka Rute Kuching–Jakarta di Bandara Soetta, Ada 3 Penerbangan Sepekan

Sabtu, 14 November 2026 | 18:59

Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) kembali memperluas jaringan konektivitas penerbangan internasionalnya dengan menyambut kehadiran maskapai asal Malaysia, AirBorneo.

BANTEN
Jadi Identitas Banten, Dimyati Tolak Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo

Jadi Identitas Banten, Dimyati Tolak Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo

Selasa, 17 November 2026 | 07:15

Rencana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat penolakan dari Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill