TANGERANGNEWS.com—DPRD Kota Tangerang mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami dorong peningkatan PAD untuk dijadikan konsentrasi karena kami anggap infrastruktur 90 persen sudah selesai," ujar Anggiat Sitohang, Anggota DPRD Kota Tangerang kepada TangerangNews, Senin (9/9/2019).
PAD Kota Tangerang pada 2019 dianggarkan Rp2,195 Triliun. PAD itu berasal dari sektor pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir, swasta, dan PBB-BPHTB.
Besaran angka tersebut dinilai Anggiat belum tercapai. Padahal, sektor-sektor tersebut berpotensi dapat meningkatkan PAD sehingga harus dioptimalkan.
"PAD kita terbesar masih didominasi dari PBB dan BPHTB. Sedangkan retribusi hotel di kita menurun," katanya.
Baca Juga :
Anggiat menuturkan, masih banyak sektor-sektor PAD di Kota Tangerang yang belum tergali. Salah satu yang disorotinya adalah sektor retribusi dari perparkiran.
"Contohnya parkir yang enggak bisa dikendalikan. Padahal di kota ini kendaraan dan otomatis kantung parkir banyak. Tapi kenapa PAD dari retribusi parkir tidak naik-naik?" jelasnya.
Selain itu, PAD dalam sektor pajak air tanah juga turut disorotinya. Pasalnya, sejak 2014 silam, sektor ini menyusut.
Ia menuturkan, Kota Tangerang merupakan kota seribu industri. Namun, para pengusaha industri menunaikan pajaknya di DKI Jakarta, bukan di Kota Tangerang.
Sehingga, kata dia, Kota Tangerang harus mendapat bagian PAD dalam sektor industri tersebut karena secara teritori pabrik-pabriknya berada di Kota Tangerang.
"DPRD juga berharap pengusaha industri kalau berbisnis di Kota Tangerang NPWP-nya (Nomor Pokok Wajib Pajak) di sini biar kita merasakan manfaatnya," pungkasnya.(RMI/HRU)
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar sosialisasi mitigasi dan tata kelola antikorupsi dengan menghadirkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
