Connect With Us

Hore, Pemkot Tangerang Raih Opini WTP ke-13 Berturut-turut

Advertorial | Sabtu, 27 Juni 2020 | 19:29

Wali Kota Tangerang H Arief R Wismansyah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2019, di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Serang, Selasa (23/6/2020) lalu. (Istimewa / Rangga A Zuliansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Opini WTP untuk Pemkot Tangerang yang diterima dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, merupakan penghargaan ke-13 yang diraih secara berturut-turut.

Wali Kota Tangerang H Arief R Wismansyah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2019, di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Serang, Selasa (23/6/2020) lalu.

Wali Kota Tangerang H Arief R Wismansyah yang secara langsung menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan T.A 2019 mengungkapkan, Pemkot bukan sekedar mengejar jumlah opini yang didapat dari BPK namun juga dapat memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat.

"Yang penting itu bukan jumlahnya, tapi bagaimana Pemkot bisa maksimal dalam mengelola keuangan daerah," terang Arief pada acara penyerahan LKPD Kota Tangerang di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Serang, Selasa (23/6/2020) lalu.

Arief menekankan Opini WTP Ke-13 ini akan menjadi motivasi tambahan bagi Pemkot untuk terus mengedepankan unsur akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang.

"Tata kelola keuangan yang baik menjadi salah satu prioritas bagi Pemkot Tangerang," tegasnya.

Wali Kota Tangerang H Arief R Wismansyah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2019, di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Serang, Selasa (23/6/2020) lalu.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Agus Tholib mengucapkan selamat kepada Wali Kota Tangerang atas kerja keras segenap ASN Pemkot Tangerang, hingga dapat mempertahankan opini yang sebelumnya telah didapat berturut-turut.

"Opini WTP yang diberikan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan keuangan daerah menuju lebih baik lagi," tukasnya.

Sebagai informasi, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, baik Pemkot maupun DPRD Kota Tangerang sama -sama menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(ADV)

KOTA TANGERANG
Jangan Cuma Cari Lowongan, Lulusan Vokasi di Tangerang Ditantang Buka Lapangan Kerja

Jangan Cuma Cari Lowongan, Lulusan Vokasi di Tangerang Ditantang Buka Lapangan Kerja

Sabtu, 14 November 2026 | 18:47

Lulusan pendidikan vokasi di Kota Tangerang ditantang untuk tidak sekadar berorientasi menjadi pencari kerja (job seeker), melainkan berani menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru (job creator).

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

PROPERTI
Program Video Competition Sinar Mas Land Diganjar Penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2026

Program Video Competition Sinar Mas Land Diganjar Penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22:48

Sinar Mas Land kembali mengukuhkan prestasinya di bidang komunikasi korporasi dengan meraih Juara II Perhumas PR Excellence Awards 2026 untuk kategori Teknologi & Digital PR.

BISNIS
Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Jumat, 13 November 2026 | 20:58

Pelaku usaha vape store di Tangerang mengkhawatirkan dampak fatwa haram penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap keberlangsungan bisnis mereka.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill