TANGERANGNEWS.com-Pos pengamanan jelang Lebaran 2022 di sejumlah titik di Kota Tangerang disiagakan Polres Metro Tangerang Kota dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bersama Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Komarudin meninjau sejumlah lokasi yang menjadi titik pendirian pos pengamanan Lebaran tersebut.
Arief mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang akan memberikan dukungan penuh kepada jajaran Polri dan juga TNI dalam memberikan keamanan bagi masyarakat Kota Tangerang selama masa libur Lebaran mendarang.
"Kami akan support untuk pemenuhan personel dan juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di posko," ungkapnya saat meninjau posko pengamanan di Rest Area KM. 14 Karang Tengah, Pinang, Selasa 19 April 2022.
Keberadaan pos-pos pengamanan di jalur-jalur utama mudik akan sangat bermanfaat bagi pemudik, khususnya bagi mereka yang hendak beristirahat atau menjadi lokasi berbuka puasa.
"Kami akan bantu siapkan musalanya, berikut dengan toilet portable. Dengan harapan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kelelahan," kata Arief.
Arief mengungkapkan, tinjauan kali ini juga untuk mengetahui kekurangan dan juga kondisi jalan yang akan menjadi jalur bagi pemudik yang akan melintasi Kota Tangerang.
"Karena jalannya merupakan jalan nasional, pemkot akan segera bersurat ke pemerintah pusat agar bisa segera dilakukan perbaikan," jelasnya.
Kapolres Komarudin menjelaskan pos-pos pengamanan rencananya akan beroperasional serentak mulai H-7 jelang Lebaran, dengan sebanyak 4 pos pengamanan, 4 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu dengan berbagai kualifikasi.
"Dalam pos-pos yang ada juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas rest area agar pemudik yang keletihan dapat beristirahat sejenak," pungkasnya.
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
TODAY TAG
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
