TANGERANGNEWS.com- DPRD Kota Tangerang mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk mulai mempertimbangkan penerapan parkir berlangganan, mengikuti daerah seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Surabaya yang dinilai berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut. 

Usulan ini disampaikan dalam laporan resmi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang pada Rapat Paripurna pembahasan Raperda APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2026, Kamis, 27 November 2025.

Dalam laporannya, Banggar menegaskan perlunya langkah konkret untuk mengoptimalkan PAD di tengah menurunnya penerimaan daerah.

”Benchmarking dalam rangka peningkatan PAD dari pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan agar dilakukan ke daerah seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung serta Kota Surabaya yang telah berhasil nyata dalam meningkatkan PAD melalui kebijakan parkir berlangganan,” demikian isi laporan tersebut. 

Tak hanya soal parkir, Banggar juga meminta peningkatan teknologi pengawasan pendapatan. Disebutkan bahwa sejumlah daerah sudah lebih maju dalam penarikan pajak daerah.

“Pemanfaatan teknologi pencatat transaksi yang lebih maju dibanding tapping box serta pengawasan dengan CCTV mobile telah berhasil meningkatkan PAD,” tulis laporan tersebut. 

Usulan ini muncul karena Kota Tangerang harus menghadapi kondisi fiskal yang cukup menekan pada 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan turun 6,50 persen dibanding APBD Murni 2025. 

“Penurunan pendapatan daerah salah satunya disebabkan oleh turunnya Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat sebesar Rp427 miliar,” ungkap dokumen tersebut. 

Kondisi ini membuat Pemkot Tangerang hari melakukan upaya peningkatan PAD. Banggar mengingatkan agar BPKD dan Bapenda memperbarui regulasi sesuai kebutuhan saat ini. 

“Revisi kajian Peraturan Daerah terkait Bapenda agar tetap mempertimbangkan psikologis masyarakat,” begitu salah satu catatan yang disampaikan. 

Selain meningkatkan pendapatan, DPRD juga meminta agar anggaran digunakan secara efektif, tanpa kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak besar kepada warga. 

Belanja daerah tahun 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp5,534 triliun, sementara pendapatan daerah direncanakan Rp5,134 triliun, sehingga masih terdapat defisit sekitar Rp400 miliar yang ditutup dari SILPA tahun sebelumnya.