TANGERANGNEWS.com- Arus kedatangan warga dari luar daerah ke Kota Tangerang pasca-Lebaran selalu menjadi perhatian setiap tahunnya. 

Menanggapi itu, DPRD Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tidak hanya mencatat jumlah pendatang baru, tetapi juga mulai memetakan asal wilayahnya agar penanganan urbanisasi bisa dilakukan lebih terarah.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo menilai, data asal pendatang dapat dijadikan pijakan dalam menyusun kebijakan jangka panjang. 

Menurut dia, Pemkot Tangerang bisa membangun pola kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota asal para pendatang agar perpindahan warga tidak terus berulang setiap tahun.

Ia mencontohkan, bila banyak pendatang berasal dari wilayah penghasil komoditas tertentu, maka daerah tersebut bisa diarahkan untuk mengembangkan sentra produksi baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. 

Dengan begitu, masyarakat di daerah asal memiliki peluang kerja tanpa harus berbondong-bondong datang ke kota.

“Misalnya jika pendatang banyak berasal dari daerah sentra komoditas pertanian seperti beras, maka bisa diinisiasi pusat produksi baru di daerah tersebut yang dapat menyerap tenaga kerja lokal,” kata Arief dikutip dari Antara Banten, Kamis, 26 Maret 2026.

Lanjut Arief, skema semacam itu bisa mendatangkan manfaat ganda. Sebab, Kota Tangerang tetap memperoleh pasokan kebutuhan pokok atau komoditas tertentu dengan harga yang lebih terjangkau, sementara daerah pengirim pendatang bisa memperkuat perekonomian lokalnya.

“Di satu sisi Kota Tangerang mendapatkan pasokan komoditas yang dibutuhkan, dan di sisi lain daerah asal pendatang dapat memastikan warganya memiliki pekerjaan, sehingga tidak perlu melakukan urbanisasi,” ungkapnya.

Selain menyoroti peran pemerintah, Arief juga mengingatkan masyarakat yang berencana datang ke Kota Tangerang agar tidak datang tanpa persiapan yang cukup. 

Ia meminta calon pendatang sudah menyiapkan tempat tinggal serta tujuan kerja yang jelas agar tidak menambah persoalan sosial maupun administrasi di kemudian hari.

Bagi pendatang yang hendak menetap, status kependudukan juga diminta jelas sejak awal, apakah hanya tinggal sementara atau benar-benar akan menjadi penduduk tetap.

“Pendatang baru harus memiliki kejelasan rencana ke depan, apakah akan menjadi penduduk tetap atau hanya sementara. Jika akan bekerja, tentu saja sudah memiliki kejelasan tempat bekerjanya,” katanya.

Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan kewajiban pelaporan di lingkungan tempat tinggal. Pendatang yang baru tiba diminta segera melapor ke RT dan RW setempat agar proses pendataan bisa berjalan dari tingkat paling bawah.

Hal itu untuk memastikan keberadaan pendatang baru tercatat dengan baik, sekaligus membantu pemerintah memantau pola urbanisasi yang terjadi di tiap wilayah.

“Saya mengimbau kepada seluruh pendatang baru untuk bisa menjalankan ketentuan wajib lapor kepada RT dan RW, sehingga keberadaan pendatang baru ini benar-benar bisa terdata oleh Ketua RT dan RW di lingkungan setempat,” tukasnya.