TANGERANGNEWS.com – Sebanyak 22.865 pekerja rentan di Kota Tangerang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis karena seluruh iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wali Kota Tangerang Sachrudin secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Aula Kantor Kecamatan Karawaci, Rabu 10 Juni 2026. Hadir menyaksikan para Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Kota Tangerang.  

Menurut Sachrudin, program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap berbagai risiko pekerjaan.

"Jadi bagi masyarakat rentan yang bekerjanya nonformal, itu kita jamin melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sachrudin.

Ia menegaskan, seluruh premi kepesertaan ditanggung oleh Pemkot Tangerang sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan perlindungan tersebut.

"Preminya dibiayai melalui APBD. Ini bentuk perhatian kita, pemerintah daerah hadir ketika masyarakat mendapat persoalan apa pun," katanya.

Melalui program ini, peserta memperoleh dua manfaat perlindungan utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Perlindungan diberikan sejak berangkat bekerja, saat menjalankan aktivitas kerja, hingga perjalanan pulang ke rumah.

Sachrudin berharap program tersebut dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam mencari nafkah sehari-hari.

"Mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam bekerja," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Acep Wahyudi menjelaskan bahwa program ini menyasar pekerja nonformal dari keluarga rentan miskin yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kelompok penerima manfaat meliputi juru parkir, asisten rumah tangga, tukang ojek, pedagang kecil hingga pelaku UMKM yang selama ini belum memiliki perlindungan kerja memadai.

"Ini untuk pekerja nonformal. Yang penting memang masuk ke dalam desil 1 hingga 5," jelas Acep.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Tangerang mengalokasikan anggaran sekitar Rp384 juta setiap bulan. Pembiayaan akan berlangsung hingga Desember 2026 dan direncanakan berlanjut pada tahun berikutnya.

Acep mengatakan, penyerahan kartu kepesertaan secara langsung dilakukan agar masyarakat memahami hak dan manfaat yang mereka peroleh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami ingin masyarakat memegang fisik kartunya, lebih paham dan lebih percaya diri karena mengetahui dirinya sudah mendapatkan perlindungan selama menjalankan pekerjaannya," katanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cimone, Dessy Sriningsih mengapresiasi komitmen Pemkot Tangerang yang terus memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Menurutnya, setiap peserta memperoleh perlindungan dengan premi sebesar Rp16.800 per bulan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Salah satu manfaat yang bisa diterima peserta adalah santunan kematian hingga Rp42 juta bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia setelah terdaftar lebih dari tiga bulan berturut-turut.

"Apabila peserta meninggal dunia, anak dan istri atau ahli waris tentu terbantu dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan," ujar Dessy.

Ia menambahkan, kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk memastikan pekerja sektor informal mendapatkan perlindungan sosial yang layak.

"Kolaborasi dengan pemerintah daerah memiliki tiga poin yakni memperkuat regulasi, memastikan regulasi berjalan, dan kewajiban memberi subsidi pekerja rentan yang tak mampu. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut ke depan," pungkasnya.