TANGERANG-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Harry Mulya Zein yang biasa di panggil HMZ berharap ada tindakan tegas bagi para PNS Kota Tangerang yang kedapatan langsung melakukan mobilisasi pemenangan salah satu kandidat tertentu dalam Pilkada Kota Tangerang.
Hal itu diungkapkan HMZ di hadapan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Takhono, saat diskusi publik DPD KNPI Kota Tangerang dalam tema "Menyoal Netralitas Peran PNS pada Pemilukada" medio pekan ini, di Tangcity Mall.
“Memang sulit PNS akan netral di Pilkada, tapi Panwaslu harus bisa menindak tegas siapapun PNS yang kedapatan tidak netral,” jelasnya, Kamis (5/2).
Menurut HMZ, jauh sebelum pelaksanaan Pilkada, yang akan digelar 31 Agustus 2013 mendatang, Pemkot Tangerang sudah menyebarkan surat edaran yang disampaikan Panwaslu soal netralitas PNS tersebut keseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaranya.
“Sebagai aparatur negara saya sudah jalankan amanah Panwaslu, tinggal Panwaslu yang nanti bertindak jika kedapatan langsung,” imbuhnya.
Masih kata HMZ, hasil penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga dalam tiap Pemilu, baik Pilwakot, Pilbub, Pilgub, maupun Pileg, PNS ini tidak bisa sepenuhnya netral. Hal itu didasari dua faktor penting, terutama faktor sentimetil primordial, seperti kekeluargaan, kedekatan, dan kesukaan PNS tersebut kepada calon pilihannya.
“Max Webber sendiri mengatakan, manusia tidak bisa berdiri obyektif karena ada unsur subyektifitas dalam diri manusia. Jadi, sulit PNS netral, hanya saja bisa ditekan perilaku itu. Dimana, PNS harusnya cukup diarahkan pada pilihan pribadinya, bukan gerakan massif untuk memilih calon tertentu. Nah, Panwas yang mendapati itu silahkan tindak dengan tegas,” imbuhnya.
Ketua Panwaslu Kota Tangerang Taakhono mengatakan, sesuai dengan edaran yang sudah disampaikan kepada pemerintah terkait dengan netralitas PNS, pihaknya juga akan serius mengawasi gerakan PNS tersebut. “Panwaslu akan tegas berlaku, dan untuk itu, minta kesadaran para PNS juga bisa memposisikan dirinya sesuai normanya sebagai PNS. Jika ada PNS yang kedapatan tangan melakukan pelanggaran, kami akan tindak tegas. Kami juga minta bantuan masyarakat mengawasi para PNS ini,” imbuhnya. (KWN)
