JAKARTA – KPK akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan Badan Pemerhati Migas (BP Migas) mengenai calon wakil presiden Hatta Rajasa yang diduga kuat terkait dengan mafia minyak.
"Jadi setiap laporan yang diterima akan ditelaah lebih jauh," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta,  Senin (23/6) saat ditanya langkah KPK dalam menanggapi laporan masyarakat terkait Hatta tersebut.


Sebelumnya, pada tanggal 16 Juni yang lalu, Hatta dilaporkan ke KPK terkait dengan pengelolaan minyak mentah ketika dia masih menjabat Menteri Koordinator Perekonomian.

Menurut Johan, telaah dilakukan untuk menguji kebenaran maupun kelengkapan laporan yang disampaikan.
 
Jika dalam proses penelaahan KPK menemukan indikasi tindak pidana korupsi, menurut Johan, pihaknya bisa menindaklanjuti laporan tersebut dengan mulai mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket).
"Kalau tidak lengkap nanti akan disampaikan ke pihak yang sampaikan laporan lagi. Kalau lengkap tentu ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan," ujar


Seperti diketahui, saat menyampaikan laporannya kepada KPK beberapa waktu lalu, Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas Ferdinand Hutahayan menyebut kebijakan Hatta selaku Menteri Koordinator Perekonomian menimbulkan potensi kerugian negara. Dia menyebut pemerintah sengaja tidak membangun kilang pengelolaan minyak mentah agar bisa terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak.
 
Saat ini Pertamina hanya memiliki 7 kilang di seluruh Indonesia dengan kapasitas produksi 770 ribu barel per hari, sementara kebutuhan BBM di Tanah Air mencapai 1,1 juta barel per hari. Alhasil, Pertamina harus mengimpor 300 ribu barel minyak untuk memenuhi kekurangannya.


“Kecurigaan saya bahwa ketidakseriusan pemerintah dalam membangun kilang minyak baru sehingga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak adalah sebuah kesengajaan,” ujarnya.


Ferdinand mengatakan, bukan hanya impor BBM untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi cengkeraman luas dalam seluruh bisnis ekspor-impor migas di Indonesia, termasuk pembagian ladang minyak kepada perusahaan asing.
 
Dia juga menuding mafia mengendalikan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahan Pertamina yang bergerak dalam perdagangan minyak. Tugas utama Petral adalah menjamin suplai kebutuhan minyak kebutuhan Pertamina/Indonesia dengan cara impor.
 
“Peran maksimal KPK dalam membongkar mafia migas sangat ditunggu oleh publik,” tegasnya.
 
Akibat salah kebijakan dan pengelolaan perminyakan nasional, karena keterlibatan mafia dalam importasinya, negara dirugikan karena membayar mahal.
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pun digerogoti karena pemerintah harus menggelontorkan subsidi bahan bakar minyak yang sangat besar, sehingga anggaran pembangunan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti irigasi, puskesmas, pendidikan, terbatas. Rakyat yang dirugikan dari pesta pora mafia minyak.