TANGERANG – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai aplikasi online dengan konsep ride-sharing harus diapresiasi, alih-alih dihalang-halangi.

Pria yang akrab disapa Pram itu mengatakan, Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan bahwa produk-produk ekonomi kreatif, termasuk GoJek, tidak boleh dihalang-halangi, melainkan diberikan dukungan.

"Tadi pagi Presiden di lingkaran Istana langsung berkomunikasi dan kami merasa bahwa Gojek ini harus diberikan apresiasi, kemudahan. Jangan malah dilarang. Presiden sudah komunikasikan hal ini pada Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) dan minta segera diubah larangan tersebut," ujar Pram di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/12).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun membenarkan bahwa larangan tersebut merupakan domain kewenangan ada di tingkat Menteri Perhubungan, tepatnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

"Namun seyogyanya karena ini orang yang menggunakan sangat besar, lebih dari 100 ribu, kami, keluarga saya juga termasuk pengguna Gojek, jadi kami langsung merespons itu," katanya.

Selain keluarganya, Pram juga mengaku sebelumnya pernah menggunakan jasa sopir Gojek. "Ya pernah lah," ujarnya.

Tadi pagi, Presiden Jokowi menyampaikan, pemesanan ojek dan transportasi umum lain berbasis aplikasi hadir karena kebutuhan masyarakat. Karena itu, dia menolak jika inovasi tersebut malah dikekang oleh peraturan.

"Yang namanya Gojek ini kan hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat. Itu harus digarisbawahi dulu. Ojek hadir itu hadir karena kebutuhan di masyarakat, Gojek itu hadir juga karena kebutuhan masyarakat. Sebab itu, jangan karena adanya sebuah aturan malah ada yang dirugikan, ada yang menderita," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor.

Lagipula, lanjutnya, yang membuat peraturan adalah pemerintah. Dengan demikian, sepanjang aplikasi itu memang dibutuhkan masyarakat, maka seharusnya tidak ada masalah. "Aturan itu yang buat siapa sih? Yang buatkan kami. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira enggak ada masalah," katanya.

Jokowi pun berpendapat, peraturan yang dibuat bisa saja transisi jika, misalnya, transportasi massal di Indonesia sudah bagus dan nyaman. "Secara alami orang akan memilih kemana, akan menentukan pilihannya," ujarnya.

Jokowi pun menolak jika ada peraturan yang mengekang inovasi seperti apa yang dilakukan Gojek. "Jangan juga sampai kita mengekang sebuah inovasi, kayak Gojek, itu kan aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbaharui, inovasi sebuah ide, jadi jangan sampai juga mengekang inovasi," katanya.

Terakhir, Jokowi meminta adanya penataan dan pembinaan dari Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan, sehingga keselamatan penumpang bisa terjaga.