TANGERANG – Usai dilantik sebagai Wakil Walikota Palu, Pasha sempat dikritik netter lantaran menolak diwawancara dan sempat marah-marah saat memimpin upacara di Balai Kota Palu pada Kamis (18/2) lalu. Tak heran jika personel band Ungu itu sempat dianggap sombong.

Seolah tak ingin berita semakin meluas, Pasha pun akhirnya angkat bicara. Menurut Pasha, dia ingin agar pihak media mengetahui waktu yang tepat untuk mewawancarai dirinya. “Saya kira wartawan sudah tahu. Saya termasuk orang yang paling tidak sulit diajak wawancara,” ujar Pasha, dilansir CumiCumi pada Sabtu (20/2). “Nah, ini saya klarifikasi saja ya sekalian. Cuma mohon maaf saya minta juga teman-teman media paling tidak tanya dulu kapan waktu yang enak, kapan bisanya. Kan kantor ada. Artinya, jangan tembak langsung seakaan-akan harus.”

Pasha mengaku ingin menaati peraturan lantaran dia kini telah menjadi wakil rakyat. Tak heran jika artis berusia 36 tahun itu juga ingin agar media mengawalnya dalam menjalankan tugas. “Kita kembali kepada aturan, Anda betul punya kebebasan. Kami pun sebagai narasumber punya hak untuk menjawab ataupun menunda dan lain sebagainya. Marilah kita hormati aturan yang sudah ada,” lanjut Pasha. “Kita cuma sebentar, cuma lima tahun di sini. Baru dua hari sudah banyak teriakan, bayangkan itu.”

Meski dianggap sombong, Pasha tidak terlalu ambil pusing dengan penilaian para netter. Bagi Pasha, hal terpenting saat ini adalah dia dapat menyelesaikan tugas sebagai wakil walikota Palu dengan baik.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung menanggapi insiden marahnya Pasha terhadap sejumlah bawahannya saat upacara apel kesadaran di Balai Kota Palu, kemarin.

Menurut Yuswandi, kepala daerah memiliki kewenangan dalam menentukan cara menerapkan disiplin bagi pegawainya. Namun, dia mengingatkan bahwa cara-cara yang dilakukan akan menentukan kesuksesan kepemimpinan kepala daerah. “Ini hanya persoalan kepemimpinan, mungkin tidak hanya Pasha, yang lain juga mungkin ada yang begitu. Saya kira Kemendagri memberikan pengertian bahwa ada yang namanya psikologi birokrasi dan kepala daerah itu sendiri yang menentukan bagaimana cara untuk mencapai kesuksesan kepemimpinannya,” ujar Yuswandi di Jakarta.

Yuswandi menilai penerapan psikologi birokrasi dalam konteks menegur seorang pegawai yang melakukan kesalahan tidak sama antara golongan I, II, III hingga IV. “Mungkin ada yang cukup (menegur) dengan kedipan mata atau postur tubuh saja, tapi ada juga yang harus diteriaki. Saya sendiri juga ada yang harus saya teriaki, ada yang dengan saya melemparkan berkasnya ke meja. Tapi pada intinya bagaimana agar suksesnya pekerjaan,” kata Yuswandi.

Sebelumnya Pasha memarahi aparatur sipil negara yang tertawa saat dia memasuki mimbar untuk memimpin upacara di Balai Kota Palu, Kamis (18/2). Saat dipersilakan membacakan sambutan tertulis Menteri Tenaga Kerja, Pasha yang mengenakan kemeja Korpri lengan panjang dipadu celana hitam dan kopiah hitam itu memulai sambutannya dengan mengingatkan para pegawai pemerintah.

Dia menyatakan masih melihat peserta apel kesadaran "yang belum sadar" karena banyak pegawai di depan, samping, dan belakangnya tertawa saat dia memasuki mimbar upacara. “Apa motif saudara-saudara tertawa terbahak-bahak, saya malu karena ada yang tertawa terbahak-bahak saat saya masuk. 'Next' (selanjutnya), saya tidak mau ini terulang lagi. Polisi Pamong Praja harus mengecek yang tertawa itu,” kata Pasha, dihadapan sekitar 1.500 pegawai pemerintah dari tingkat kota sampai kelurahan.

Dia meminta agar seluruh pegawai bisa menghargai orang, dan bisa menghargai jabatan. “Attitude harus ada, bagaimana membawa diri dengan baik dan benar. Anda semua memakai baju Korpri. Percuma sumpah Korpri tadi dibacakan kalau begini attitude pegawai,” ujarnya.