Depok Kota Terkotor Kedua

| Jumat, 5 Maret 2010 | 19:33

Sampah (tempointeraktif / ti)

TANGERANGNEWS-Demi mengejar poin adipura, Wali Kota Depok, Nurmahmudi Ismail meminta warganya untuk memilah sampah secara mandiri. Pasalnya, saat ini Depok masih berada di urutan ke-13 dari 14 kota besar dalam tingkat kebersihannya.

“Tahun ini masyarakat sudah harus mampu memilah sampah, karena ini menjadi penilaian adipura,” kata Nurmahmudi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Jumat (5/3).

Diungkapkan Nur, saat ini kota Depok masih membutuhkan 7 poin lagi untuk meraih adipura. Pada penilaian tahap pertama oleh tim penilai Adipura, November 2009 lalu, poin yang dicapai kota Depok baru sebesar 66 poin. Sementara poin yang dibutuhkan untuk mendapatkan adipura sebesar 73 poin.

“Karenaya kita masih harus bekerja keras untuk meraih Adipura, menjelang penilaian tahap kedua, agar mendapat tingkat yang maksimal,” tukasnya.

Nurmahmudi mengatakan, imbauan untuk memilah sampah tersebut disampaikan, untuk mengikis kebiasaan warga untuk membakar sampah. Sebab, tindakan pembakaran sampah tersebut dilarang oleh Undang-undang Lingkungan Hidup, dan dapat menyebabkan polusi udara.

Dibeberkannya, di kota Depok terdapat 59 titik yang akan dinilai oleh tim

penilai Adipura. Antara lain, Balai Kota, Markas Polres, Kodim dan Instansi

pemerintah lainnya. Selain itu, tim juga akan memeriksa perumahan warga,

jalan utama, stasisun kereta api, Terminal, pasar tradisional, dan sekolah.(dira)

Terpopuler

BANTEN

Komisi X DPR Soroti Banyak Pemuda Nganggur di Banten, Padahal Kawasan Industri

Kamis, 5 Februari 2026 | 20:12

Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).

TODAY TAG

MANCANEGARA

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.