Gugatan Sengketa Pilkada Depok Ditolak, MK Kukuhkan Nur Mahmudi-Idris

| Kamis, 25 November 2010 | 18:59

Nurmahmudi Ismail (tangerangnews / dira)

MK menolak gugatan sengketa Pilkada Kota Depok yang diajukan tiga pasangan calon, yakni pasangan Badrul Kamal-Agus Supriyanto, pasangan Yuyun Wira Saputra, dan pasangan Gagah Sunu Sumantri-Derry Drajat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.

Putusan MK tersebut sekaligus mengukuhkan kemenangan pasangan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad dalam Pilkada Depok 2011-2016.

Berkas putusan ketiga pasang penggugat dipisah, dan dibacakan tujuh majelis hakim secara bergantian. Gugatan pasangan Gagah Dery mendapat giliran pertama untuk disidangkan.

Majelis hakim MK menjelaskan alasan penolakan gugatan karena tidak berdasarkan hukum. “ Pokok permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan dan tidak dapat dikabulkan, “ kata Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD, Kamis (25/11/2010).

Selanjutya, hakim MK membacakan putusan sengketa yang diajukan pasangan Yuyun-Paradi. Tanpa mau berpanjang lebar membacakan putusan. Mahfud langsung menyebutkan persoalan yang muncul juga sama yakni tidak berdasarkan hukum.

Pembacaan putusan dilanjutkan untuk gugatan yang diajukan Badrul-Supriyanto.

Mahfud mengatakan kasusnya sama. “ Gugatan pemohohon banyak berdasarkan asumsi dan bersumber dari mas media sehingga tidak dapat dipertimbangkan, “ katanya. (miol)

Terpopuler

HIBURAN

Semarak Festival Kemerdekaan HUT ke-80 RI di Gading Serpong, Ada Pesta Rakyat hingga Marching Band

Minggu, 24 Agustus 2025 | 18:00

Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia pada Agustus 2025 terasa semarak di Gading Serpong. Tidak hanya bendera merah putih yang menghiasi setiap rumah, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan

TODAY TAG

NASIONAL

Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR Besok, Tuntut Kenaikan Upah hingga Halus Outsourcing

Rabu, 27 Agustus 2025 | 20:21

Ribuan buruh dari berbagai daerah antara lain, Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, hingga Tangerang, akan turun ke jalan untuk memusatkan aksi di depan gedung DPR RI maupun Istana Kepresidenan, Kamis, 28 Agustus 2025.