Pemkot Tangerang Usulkan Belanja Daerah Rp5,61 Triliun di APBD 2027
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19:11
Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2027 mulai dibahasa pemerintah dan DPRD setempat.
TANGERANGNEWS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar alur keberangkatan dan kedatangan jemaah umrah bisa diatur sebaik mungkin.
Hal tersebut, kata Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), menyusul peningkatan jemaah di tengah merebaknya Covid-19 varian Omicron.
"Saya minta kapasitas dan kelayakan hotel serta wisma haji dapat dipastikan dengan baik, diatur kedatangan antarkloter agar tidak terjadi penumpukan," ujar Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat 21 Januari 2022, seperti dikutip dari Antara.
Luhut dalam Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Jawa Bali bersama seluruh Gubernur Jawa Bali dan Forkimpimda, Kamis 20 Januari 2022, menyampaikan permintaan itu kepada Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebelumnya, Kementerian Agama tetap memberangkatkan jamaah umrah dari Indonesia meskipun kasus Covid-19 Omicron dari luar negeri seperti Arab Saudi mendominasi.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan proses keberangkatan umrah akan tetap menggunakan skema pemberangkatan satu pintu (One Gate Policy), berkaca pada kasus penularan Covid-19 yang dialami tim pendahulu (Advance) sepulang dari Arab Saudi.
Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2027 mulai dibahasa pemerintah dan DPRD setempat.
TODAY TAGRencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
Provinsi Banten menjadi wilayah dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup memprihatinkan sepanjang Januari hingga September 2026.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews