TANGERANGNEWS.com-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan secara khusus kepada para gubernur seluruh Indonesia, di Ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa 13 Agustus 2024, siang.

Didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Jokowi menegaskan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus memastikan agar program dan kebijakan pemerintah daerah dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati/wali kota agar daerah bisa sejalan dan in-line dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada para gubernur agar dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten/kota.

Menurutnya, gubernur harus mengawal program-program pemerintah kabupaten dan kota agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Saya melihat misalnya ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah programnya tidak jelas, banyak yang dipakai untuk hibah-hibah. Ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan akan bisa menjadi rumah sakit sepuluh saja bisa, atau universitas bisa. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan,” ujar Jokowi.

Jokowi pun menyebutkan terdapat sejumlah pembangunan proyek strategis pemerintah yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena tidak ada komitmen dukungan dari pemerintah daerah.

“Saya berikan contoh ada waduk, kalau memang biayanya besar pasti dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat. Tetapi untuk sekunder dan tersier untuk bisa masuk ke sawah mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Selanjutnya, Jokowi juga menyoroti akses jalan menuju salah satu pelabuhan yang pembangunannya tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Ia pun mengimbau kepada para gubernur untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat apabila tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Sebetulnya enggak apa-apa kalau memang tidak memiliki kemampuan ya tulis saja ke pemerintah pusat, bisa diserahkan ke Kementerian PU,” ungkap Jokowi.

Untuk itu, ia memerintahkan kepada para gubernur untuk terus mengawal program pemerintah daerah kabupaten dan kota agar dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Ia juga mendorong peningkatan kerja sama antardaerah sehingga pemerintah daerah dapat menyelesaikan sebuah persoalan secara bersama-sama.