Connect With Us

MK Ubah Syarat Pencalonan Pilkada, Bisa Diusung Tanpa Kursi DPRD

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 20 Agustus 2024 | 17:28

Mahkamah Konstitusi (MK) (tangerangnews / dira)

TANGERANGNEWS.com-Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan Partai Buruh dan Gelora dengan nomor perkara 60/PUU-XXII/2024, Selasa 20 Agustus 2024. 

Berdasarkan putusan MK, syarat pengusulan paslon pilkada oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi menggunakan ketentuan ambang batas kursi DPRD (20%) atau suara sah (25%).

MK menetapkan syarat baru pengusulan paslon dengan menentukan ambang batas perolehan suara sah parpol atau gabungan parpol yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah. 

Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%.

 

Pemilihan Gubernur

DPT s.d 2 juta: 10% suara sah

DPT > 2 juta s.d 6 juta: 8,5% suara sah

DPT > 6 juta s.d 12 juta: 7,5% suara sah

DPT > 12 juta: 6,5% suara sah

 

Pemilihan Bupati/ Wali Kota

DPT s.d 250 ribu: 10% suara sah

DPT > 250 ribu s.d 500 ribu: 8,5% suara sah

DPT > 500 ribu s.d 1 juta: 7,5% suara sah

DPT > 1 juta: 6,5% suara sah

 

Dalam amar putusannya, MK menyatakan aturan yang tertulis pada Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

“Menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU No 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo.

Sementara, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan pengusulan paslon pilkada yang dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016, harus sama-sama mempunyai kursi di DPRD.

Hal ini dinilai tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

"Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, Karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelas Enny.

KAB. TANGERANG
Hendak Bolos Sekolah, Siswa MTs di Tangerang Terperosok ke Sumur Kering Sedalam 20 Meter

Hendak Bolos Sekolah, Siswa MTs di Tangerang Terperosok ke Sumur Kering Sedalam 20 Meter

Senin, 16 November 2026 | 21:42

Seorang siswa MTs Darul Muttaqien berinisial F, 13, mengalami insiden saat diduga hendak bolos sekolah di Kampung Pagedangan, Desa Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Senin, 16 November 2026.

BISNIS
Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Jumat, 13 November 2026 | 20:58

Pelaku usaha vape store di Tangerang mengkhawatirkan dampak fatwa haram penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap keberlangsungan bisnis mereka.

KOTA TANGERANG
LPM Denpasar Sambangi Kota Tangerang, Pelajari Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat

LPM Denpasar Sambangi Kota Tangerang, Pelajari Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat

Senin, 16 November 2026 | 19:11

Penguatan peran lembaga pemberdayaan masyarakat menjadi fokus kunjungan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota Denpasar ke Pemerintah Kota Tangerang, Senin, 16 November 2026.

AYO! TANGERANG CERDAS
Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Senin, 16 November 2026 | 10:11

Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan kokurikuler bertema Kearifan Lokal dan Kewirausahaan pada 9-10 November 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenal budaya tradisional

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill