TANGERANGNEWS.com-Anggota DPR RI Mulyanto minta Pemerintah membatalkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Tangerang.

Pasalnya, ia menilai proyek milik swasta itu dibangun untuk kepentingan komersil, sehingga tidak patut mendapat bantuan APBN.

"Saya heran apa pertimbangan Pemerintah memasukan proyek PIK 2 sebagai PSN. Kalau mau balas budi politik jangan pakai APBN lah. Kasihan masyarakat. Apalagi tanah-tanah masyarakat dilaporkan dibeli paksa dengan harga murah," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI di Jakarta, Rabu 25 September 2024.

Pihaknya berharap Pemerintah memprioritaskan program lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Bukan hanya bermanfaat bagi segelintir pengusaha saja.

Oleh karenanya, ia mendesak para calon kepala daerah membela kepentingan rakyat dengan mendesak pemerintah pusat membatalkan PSN ini.

“Isu ini harus menjadi perhatian publik agar Pemerintah tidak semena-mena menetapkan proyek komersil milik swasta sebagai PSN. Jadi masyarakat juga harus mengawal isu ini, agar DPR dan Pemerintah mengevaluasi penetapan status PSN ini. Hingga selanjutnya membatalkan dan mengganti dengan proyek lain yang lebih penting,” paparnya.

Mulyanto menilai penetapan PIK 2 sebagai PSN sebagai bentuk penyalagunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu.

"Kebijakan ini harus ditolak agar tidak menjadi pembenaran bagi penyelenggara negara berikutnya," tegasnya.