TANGERANGNEWS.com-Meskipun menjadi ujung tombak dalam mengawal demokrasi dan menyampaikan kebenaran kepada publik, kenyataan pahit harus dihadapi oleh banyak wartawan di Indonesia.

Sekitar 70 persen atau 100 ribu pekerja media di Indonesia masih kesulitan memiliki rumah yang layak.

Menanggapi kondisi ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan sudah saatnya negara hadir memberikan solusi nyata bagi para jurnalis.

Dalam peluncuran Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan pada Selasa 6 Mei 2025 di Cibitung, Bekasi, Meutya Hafid menekankan pekerja media, yang selama ini berjuang tanpa pamrih demi kepentingan publik, juga berhak untuk hidup dengan layak.

Karena itu, program ini hadir dari hasil kolaborasi antara berbagai kementerian, lembaga, dan sektor swasta, yang bertujuan memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para jurnalis.

“Hari ini kita menegaskan bahwa wartawan, yang telah mengabdi demi kebenaran, juga berhak untuk tinggal di rumah yang layak. Negara tidak hanya hadir dalam mengawasi, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kesejahteraan mereka,” ujar Meutya dalam acara peluncuran tersebut.

Sebagai mantan jurnalis, Meutya Hafid sangat memahami tantangan yang dihadapi oleh pekerja media, yang sering kali mengesampingkan kebutuhan pribadi mereka demi tugas profesional.

"Menjadi wartawan bukan sekadar menulis berita, tapi juga menuntut keadilan dan menyuarakan suara rakyat. Namun, banyak dari mereka yang melupakan hak dasar mereka sendiri, termasuk memiliki rumah yang layak," ungkapnya.

Data menunjukkan bahwa sekitar 100 ribu pekerja media di Indonesia menghadapi kesulitan dalam memiliki hunian yang memadai.

Dengan adanya program ini, pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara pengabdian kepada masyarakat dan hak-hak pribadi para jurnalis.

Meutya menegaskan, ini bukan hanya soal memberikan rumah, tetapi tentang memberikan pengakuan atas kontribusi besar pekerja media dalam menjaga dan memperkuat demokrasi.

“Kesejahteraan media adalah kunci untuk menjaga kualitas demokrasi. Sebuah media yang sehat, tentu saja, harus dimulai dengan kesejahteraan para pekerjanya,” tambah Meutya.

Peluncuran program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ekosistem media yang lebih sehat, berdaya, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan demokrasi Indonesia.