TANGERANGNEWS.com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Selasa, 23 September 2025.

Dari total belanja negara, salah satu program yang menyedot perhatian terbesar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi mencapai Rp 335 triliun atau sekitar 44,2 persen dari anggaran pendidikan.

Jika ditelusuri, total anggaran pendidikan tahun depan naik menjadi Rp 757,8 triliun dari sekitar Rp 690 triliun di tahun sebelumnya. 

Namun, dari jumlah tersebut, porsi terbesar justru dialihkan untuk mendukung program MBG hingga mencapai Rp 223 triliun.

Dana untuk MBG ini jauh melampaui beberapa program penting lain. Anggaran beasiswa bagi siswa hingga mahasiswa misalnya, hanya kebagian Rp 57,7 triliun. 

Sementara untuk tenaga pendidik non-PNS, ASN daerah, serta dosen non-PNS, jatah yang tersedia sebesar Rp 91,4 triliun.

Menurut data yang dirilis Indonesia.go.id, pembiayaan MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berasal dari tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sektor pendidikan menyumbang Rp 223 triliun, sektor kesehatan Rp 24,7 triliun, dan sektor ekonomi Rp 19,7 triliun. 

Mayoritas anggaran digunakan untuk belanja barang berupa penyediaan makanan bergizi yang nilainya mencapai Rp 261 triliun, sementara belanja pegawai dialokasikan Rp 3,8 triliun, dan belanja modal sekitar Rp 3 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, rincian anggaran sudah jelas diarahkan sesuai kebutuhan. 

“Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp 3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran, termasuk pelatihan tenaga gizi,” jelasnya dikutip dari detikcom, Rabu, 24 September 2025.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyoroti kinerja penyerapan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga yang dinilai masih belum optimal.

 Ia bahkan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo agar ada langkah konkret untuk memastikan dana yang sudah digelontorkan benar-benar terserap.

“Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa 16 September 2025.

Ia menegaskan, jika hingga Oktober mendatang belum ada perubahan, maka pemerintah akan mengalihkan sebagian dana ke program lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Dadan memastikan realisasi MBG tidak akan terganggu dengan rencana pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan. 

“Saya nggak khawatir terkait dengan itu karena penyerapan kita, insya Allah, akan selesai, apalagi Rp 71 triliun tahun ini pasti terserap,” ujarnya.

Meski demikian, Dadan mengakui masih ada Rp 9,1 triliun yang belum bisa dicairkan karena terkendala proses administrasi. Namun, ia menilai kebutuhan tambahan anggaran justru lebih mendesak. 

“Kita memprediksi akan butuh tambahan Rp 50 triliun. Pak Presiden sudah membuat standby Rp 100 triliun, jadi kami tidak risau yang begitu-begitu karena kami tahu apa yang harus kami lakukan,” pungkasnya.