Oleh: Suko Wahyudi, Kolumnis dan Pegiat Literasi 

TANGERANGNEWS.com-Perdebatan mengenai pajak pembalut sesungguhnya bukan sekadar persoalan berapa rupiah yang harus dibayarkan perempuan ketika membeli kebutuhan menstruasi. Di balik transaksi kecil di pasar dan toko kelontong itu tersimpan persoalan besar tentang bagaimana negara memahami manusia. Ketika Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa pembalut masih termasuk Barang Kena Pajak dengan beban efektif PPN 11 persen, kita seperti diajak melihat kembali cara negara mengategorikan kebutuhan hidup warganya. 

Apakah segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan harus selalu diperlakukan sebagai komoditas ekonomi? Ataukah ada kebutuhan manusia yang semestinya memperoleh perlindungan lebih karena berkaitan dengan martabat dan keberlangsungan hidup?

Negara membutuhkan pajak. Tanpa pajak, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik sulit diselenggarakan. Namun, persoalan tidak berhenti pada kebutuhan negara mengumpulkan penerimaan. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah negara telah memahami kehidupan masyarakat yang menjadi sumber penerimaan tersebut. Sebab, manusia bukan sekadar konsumen yang membeli barang, bukan pula angka yang dicatat dalam laporan keuangan. Manusia memiliki tubuh, kebutuhan biologis, keterbatasan ekonomi, dan pengalaman hidup yang tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam rumus-rumus fiskal.

Pembalut merupakan salah satu contoh sederhana yang memperlihatkan persoalan itu. Bagi sebagian orang, tambahan pengeluaran untuk membeli pembalut mungkin tidak berarti banyak. Namun, bagi perempuan dari keluarga miskin, pengeluaran tersebut dapat menjadi persoalan yang harus diperhitungkan bersama kebutuhan pangan, pendidikan anak, dan biaya hidup lainnya. 

Menstruasi tidak mengenal keadaan ekonomi seseorang. Ia datang sebagai kenyataan biologis, baik kepada perempuan yang memiliki penghasilan besar maupun mereka yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan makan. Di sinilah kebijakan yang tampak sama dapat melahirkan pengalaman ketidakadilan yang berbeda.

Kemiskinan yang Bersembunyi dalam Tubuh

Kita mengenal kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan, memiliki rumah layak, memperoleh pendidikan, atau mendapatkan pekerjaan. Namun, ada bentuk kemiskinan yang jarang masuk dalam percakapan pembangunan, yakni kemiskinan menstruasi atau period poverty. 

Kemiskinan ini bukan hanya ketidakmampuan membeli pembalut, melainkan juga keterbatasan memperoleh air bersih, toilet yang layak, fasilitas sanitasi, dan pengetahuan mengenai kesehatan menstruasi. Dengan demikian, kemiskinan ternyata tidak hanya bekerja melalui perut yang lapar, tetapi juga melalui tubuh yang tidak memperoleh hak untuk dirawat secara layak.

Bayangkan seorang siswi yang harus memilih antara membeli pembalut atau menggunakan uang sakunya untuk kebutuhan sekolah. Bayangkan pula perempuan pekerja informal yang penghasilannya tidak menentu, sementara kebutuhan menstruasi datang secara berkala. 

Dalam keadaan demikian, memperpanjang pemakaian pembalut atau menggunakan bahan seadanya bukan selalu disebabkan ketidaktahuan. Bisa jadi, itulah cara seseorang bertahan ketika kemampuan ekonominya tidak memberikan banyak pilihan. Kemiskinan telah memaksa tubuh manusia berkompromi dengan kebutuhan yang sesungguhnya tidak dapat ditawar.

Karena itu, menawarkan menstrual cup sebagai alternatif murah juga tidak selalu menyelesaikan persoalan. Tidak semua perempuan memiliki akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, informasi, ataupun kondisi yang memungkinkan penggunaan produk tersebut. Kita sering terlalu cepat menawarkan solusi berdasarkan pengalaman kelompok yang memiliki fasilitas memadai, tetapi lupa bahwa kehidupan masyarakat berlangsung dalam keadaan yang tidak sama. Kebijakan yang baik semestinya berangkat dari pengalaman mereka yang paling terbatas, bukan semata-mata dari asumsi mereka yang paling beruntung.

Negara dan Tubuh yang Tidak Dihitung

Selama ini, negara lebih mudah menghitung penerimaan pajak daripada menghitung beban kehidupan yang ditanggung masyarakat. APBN dibicarakan melalui angka pertumbuhan ekonomi, investasi, belanja pembangunan, subsidi, dan defisit. Semua itu penting, tetapi angka-angka tersebut tidak selalu memperlihatkan pengalaman manusia yang berada di baliknya. Ada perempuan yang kehilangan kesempatan belajar karena tidak memiliki kebutuhan menstruasi. Ada pekerja yang harus mengurangi pengeluaran lain demi membeli pembalut. Ada keluarga yang harus mengatur ulang belanja bulanan karena kebutuhan biologis salah satu anggotanya. Pengalaman semacam ini jarang terlihat dalam tabel anggaran, tetapi nyata dalam kehidupan.

Di sinilah kita perlu membedakan kesamaan perlakuan dan keadilan. Memperlakukan semua barang dengan ketentuan yang sama mungkin terlihat tertib secara administratif. Namun, keadilan tidak selalu berarti memberikan beban yang sama kepada setiap orang. Keadilan justru menuntut kemampuan memahami perbedaan kebutuhan dan keadaan. Perempuan memiliki kebutuhan biologis yang tidak dialami laki-laki dalam bentuk yang sama. Karena itu, kebijakan fiskal yang peka terhadap gender bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan upaya memastikan bahwa kebijakan negara tidak mengabaikan kenyataan kehidupan warganya.

Pemerintah dapat mempertimbangkan pembebasan PPN pembalut, subsidi yang tepat sasaran, dan penyediaan pembalut gratis di sekolah maupun fasilitas publik. Namun, kebijakan tersebut perlu berjalan bersama penyediaan air bersih, toilet yang layak, dan pendidikan kesehatan menstruasi. Perlindungan tidak cukup diberikan melalui harga yang lebih murah apabila barang tersebut tetap sulit dijangkau. Negara perlu memastikan bahwa perempuan, terutama dari keluarga miskin dan kelompok rentan, benar-benar memiliki akses terhadap kebutuhan sanitasi yang sehat.

Persoalan ini mengingatkan kita bahwa keadilan sosial dalam Pancasila tidak boleh berhenti sebagai kalimat yang dihafalkan dalam upacara dan pidato kenegaraan. Ia harus hadir dalam keputusan anggaran, kebijakan pajak, dan pelayanan publik. Negara tidak cukup hanya bertanya berapa besar penerimaan yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. Negara juga harus bertanya berapa banyak beban kehidupan yang dapat dikurangi melalui kebijakannya. Sebab, pembangunan yang hanya pandai menghitung pertumbuhan, tetapi gagal memahami penderitaan, berisiko kehilangan tujuan kemanusiaannya.

Membaca APBN dari tubuh perempuan berarti mengajak negara melihat manusia secara lebih utuh. Tubuh bukan urusan pribadi yang sepenuhnya terpisah dari kebijakan publik. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis karena kemiskinan, persoalan tersebut telah menjadi persoalan sosial dan tanggung jawab bersama. 

Pembalut mungkin hanya satu jenis barang dalam daftar perdagangan, tetapi bagi perempuan yang membutuhkannya, ia berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, martabat, dan kesempatan menjalani kehidupan secara layak. Menstruasi bukan kemewahan. Karena itu, keadilan tidak seharusnya berhenti di meja perhitungan pajak, tetapi harus sampai kepada tubuh manusia yang setiap hari menanggung akibat kebijakan negara.