TANGERANGNEWS.com- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menanggapi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program makan bergizi gratis (MBG). 

Menurut Lalu, program MBG memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pencegahan stunting pada anak sekolah. 

Namun demikian, ia berpandangan, pendanaan program tersebut sebaiknya tidak sepenuhnya dibebankan pada pos anggaran pendidikan.

“Kami di Komisi X DPR RI, tentu mendukung tujuan mulia program makan bergizi gratis (MBG) untuk meningkatkan gizi dan mencegah stunting pada anak sekolah. Program ini merupakan investasi penting bagi kualitas sumber daya manusia masa depan,” kata Lalu dikutip dari detikcom, Senin, 2 Februari 2026.

Ia mengusulkan agar pendanaan MBG berasal dari kerja sama lintas sektor, termasuk anggaran kesehatan dan bantuan sosial. 

Menurutnya, skema tersebut dapat menjaga keseimbangan antarprogram pemerintah.

“Kami berpendapat bahwa pendanaan MBG sebaiknya bersumber dari kolaborasi anggaran yang lebih tepat, bukan hanya mengambil dari anggaran pendidikan,” ujarnya.

Lalu berharap, fokus anggaran pendidikan tetap terjaga untuk kebutuhan utama sektor pendidikan. Ia menilai hal ini penting agar peningkatan kualitas pembelajaran tidak terganggu.

“Harapannya, hal ini menjaga fokus dan porsi anggaran pendidikan, tetap murni untuk penguatan kualitas inti pembelajaran, seperti peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana prasarana, beasiswa, maupun program pendidikan lainnya, sehingga semua program dapat berjalan optimal dan saling melengkapi,” tukasnya.

Sebelumnya, sekelompok warga mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. 

Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XXIV/2026 dan meminta agar anggaran pendidikan tidak digunakan untuk program makan bergizi gratis.

Berdasarkan permohonan yang diajukan, para pemohon menilai alokasi anggaran pendidikan untuk MBG dalam APBN 2026 mencapai Rp 223 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun. 

“Bahwa dengan dana yang begitu besar ditelan MBG, pendanaan untuk operasional pendidikan menjadi berkurang. Padahal, persoalan ketimpangan akses pendidikan dan kesejahteraan guru masih belum memadai hingga saat ini. Ada banyak sekali calon peserta didik yang tidak dapat mengakses pendidikan dasar karena kurang mampu,” ujar pemohon.