TANGERANGNEWS.com-Usai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana, Nanik S. Deyang langsung membeberkan sejumlah langkah strategis ke depan.

BGN berkomitmen meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran, serta optimalisasi sumber daya.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Nanik dalam Konferensi Pers BGN yang digelar di Kantor Pusat BGN, Kamis 4 Juni 2026.

Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan meningkat dan anggaran yang digunakan mampu menghasilkan dampak optimal bagi kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Moratorium Dapur Baru dan Pemerataan Wilayah 3T

Sebagai bagian dari upaya penataan tersebut, BGN mengambil kebijakan berani dengan melakukan refocusing penerima manfaat agar lebih terarah kepada kelompok prioritas.

Selain itu, BGN juga memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Kemudian, akan mengoptimalkan operasional dapur yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Langkah penataan ini diambil untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai wilayah Indonesia.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelasnya.

Untuk memperluas jangkauan di wilayah 3T, BGN menyiapkan skema implementasi yang lebih adaptif.

Pendekatan tidak lagi bertumpu pada pembangunan fasilitas fisik baru, melainkan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia di komunitas, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas lokal yang memenuhi syarat operasional.

BGN juga membuka peluang kolaborasi pendanaan dan fasilitas dengan BUMN, sektor swasta melalui CSR, serta yayasan.

Di samping kuantitas, kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama. BGN memperketat pembinaan dan standardisasi SPPG, guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditetapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan penguatan tata kelola akan diwujudkan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, serta validasi informasi yang lebih terstruktur dan terukur agar program berjalan transparan dan akuntabel.

"Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” tutur Agustina.

Sebagai penutup langkah penajaman sasaran, BGN menegaskan akan memperkuat intervensi gizi kepada kelompok strategis yang disebut sebagai kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.