Penulis: Fajrina Laeli, S.M., Aktivis Muslimah.

TANGERANGNEWS.com-Kenaikan harga tiket jelang mudik lebaran sudah terlihat. Tanpa protes, rakyat seolah sudah bersahabat dengan kenaikan harga. Padahal kenaikan ini menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan sistem transportasi dan lapangan pekerjaan, sehingga terlalu banyak rakyat yang bermigrasi ke kota-kota hanya untuk mencari nafkah. Alhasil hiruk pikuk kota semakin ramai.

Sayangnya, walau kenaikan tiket ini menjadi masalah, alih-alih memberi solusi yang serius negara justru memberi kebijakan populis, yaitu kebijakan yang menyebut kepentingan "rakyat", tetapi dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut "elite".

Solusi populis, yaitu solusi cepat dan jangka pendek yang dipilih adalah program mudik gratis, program yang dijadikan senjata utama setiap tahun dalam menangani mahalnya harga tiket. Padahal sejatinya, program ini tidak tepat sasaran mengenai penyebab mahalnya harga tiket.

Kebijakan lain ialah menanggung 6 persen PPN dalam pembelian tiket pesawat sehingga rakyat hanya membayar PPN sebesar 5 persen ditambah harga pokok tiket (tempo.co, 3/3/2025). Namun, di sisi lain harga tiket pihak swasta menjulang tinggi demi keuntungan yang dinormalisasi oleh pemerintah tanpa ada peringatan pelanggaran. Fakta di lapangan, harga tiket bahkan bisa naik hingga tiga kali lipat.

Inilah wajah kapitalisme sesungguhnya, negara menyerahkan pengelolaan transportasi kepada pihak swasta dan berakhir rakyat yang dirugikan. Akibatnya, tarif transportasi berada dalam kendali swasta sepenuhnya tanpa bisa dicampuri oleh negara. Jelas tak semua warga mampu menjangkaunya, padahal sejatinya, siapa yang tidak ingin berkumpul dengan sanak saudara. 

Sistem kapitalisme yang melahirkan kebijakan populis ini nyata tidak pernah memikirkan nasib rakyat. Kebijakan yang digaungkan hanya dijadikan payung hukum elite oligarki satu kongsi. Jangan berharap penderitaan kita sebagai rakyat dijadikan topik serius dalam pembahasan rapat.

Ya, inilah kapitalisme. Sistem buatan manusia dengan fitrahnya yang lemah, sehingga tidak akan mampu memberi kesejahteraan bagi umat secara keseluruhan. Akan selalu ada yang dikorbankan demi memenuhi ego tuan penguasa.

Buktinya, permasalahan mudik lebaran dari kemacetan, kecelakaan, hingga kenaikan tiket pun dijadikan tradisi tahunan menyambut lebaran. Bukannya fokus dalam hal ibadah, justru manusia sebagai hamba disibukan dengan kepentingan dunia. Tidak ada solusi tuntas seperti pemerataan lapangan kerja sehingga rakyat tidak perlu merantau ke berbagai kota. Tata kelola dan roda ekonomi sedari awal memang sudah salah jika menerapkan sistem rusak seperti kapitalisme.

Sistem sahih yang dapat menjadi obat luka rakyat hanyalah sistem Islam. Transportasi berkualitas, murah, aman, dan nyaman sejatinya hanya akan dirasakan dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam, yang bukan hanya fokus saat mudik lebaran.

Bahkan jika penerapan sistem Islam, tidak akan ada lagi istilah mudik dengan drama kenaikan harga tiket, macet, kecelakaan dan lain sebagainya. Sebab, pertumbuhan ekonomi akan merata di setiap daerah. Pemangku kuasa tidak sibuk mengurusi kepentingan golongannya.

Sebab negara dalam Islam adalah raa’in (pengurus). Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat akan diurus dan menjadi tanggung jawab negara, bukan pihak swasta. Sistem Islam akan melarang penyerahan kekuasan kepada swasta. Sungguh kontras perbedaannya, karena memang benar satu-satunya aturan yang dapat memuaskan dahaga rakyat akan kesejahteraan hanyalah sistem dari sang Pencipta, Allah Taala. Wallahu’Alam bissawab.