Oleh: Roman Hadi Saputro, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka

TANGERANGNEWS.com-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung selama hampir dua dekade terakhir telah menjadi simbol penting demokrasi lokal di Indonesia. Mekanisme ini lahir dari semangat reformasi untuk mengoreksi sentralisme kekuasaan dan membuka ruang partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Namun, setelah melalui berbagai siklus Pilkada, semakin terlihat bahwa demokrasi elektoral di tingkat lokal tidak selalu berjalan seideal yang dibayangkan. Alih-alih memperkuat kualitas pemerintahan daerah, Pilkada langsung justru kerap melahirkan persoalan struktural yang berulang dan semakin sulit diabaikan.

Salah satu persoalan utama adalah tingginya biaya politik, baik yang ditanggung negara maupun kandidat. Anggaran penyelenggaraan Pilkada yang besar membebani keuangan publik, sementara biaya kampanye mendorong kandidat bergantung pada modal besar dan dukungan elite ekonomi. Dalam kondisi ini, kompetisi politik sering kali tidak lagi ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, atau visi pembangunan, melainkan oleh kekuatan finansial dan jaringan kekuasaan. Dampaknya, Pilkada berubah menjadi arena investasi politik yang berisiko tinggi bagi integritas pemerintahan daerah.

Konsekuensi dari mahalnya biaya politik tersebut terlihat jelas dalam maraknya kasus korupsi kepala daerah. Banyak kepala daerah terjerat persoalan hukum karena terdorong untuk mengembalikan “modal politik” setelah terpilih. Orientasi kekuasaan pun bergeser dari pelayanan publik menuju pemenuhan kepentingan sponsor politik dan kelompok pendukung. Dalam konteks ini, Pilkada langsung yang diharapkan memperkuat akuntabilitas justru melahirkan siklus pragmatisme kekuasaan yang merusak kepercayaan publik.

Selain persoalan ekonomi politik, Pilkada langsung juga kerap memicu polarisasi sosial di tingkat lokal. Politik identitas, mobilisasi isu agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu menjadi strategi elektoral yang jamak digunakan. Di banyak daerah, konflik sosial pasca-Pilkada meninggalkan residu ketegangan yang berkepanjangan dan mengganggu kohesi sosial masyarakat. Demokrasi lokal pun lebih sering dipenuhi rivalitas emosional ketimbang perdebatan rasional mengenai arah pembangunan daerah.

Dalam kondisi demikian, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD patut dipertimbangkan secara serius dan rasional. Gagasan ini sering disalahpahami sebagai kemunduran demokrasi, padahal secara teoritis merupakan bagian dari demokrasi perwakilan. Anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, sehingga legitimasi publik tetap melekat pada lembaga tersebut. Dengan kata lain, mandat rakyat tidak dihapus, melainkan disalurkan melalui mekanisme institusional.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menekan biaya politik secara signifikan dan mengurangi konflik sosial di tingkat akar rumput. Proses seleksi dapat lebih difokuskan pada kapasitas, pengalaman, dan visi kebijakan calon kepala daerah. Selain itu, relasi kerja antara eksekutif dan legislatif berpeluang menjadi lebih harmonis, sehingga proses pemerintahan dan perumusan kebijakan daerah dapat berjalan lebih efektif dan stabil. Namun demikian, pengembalian mandat ke DPRD bukan tanpa risiko. Kekhawatiran terhadap praktik transaksi politik, oligarki lokal, dan tertutupnya proses pengambilan keputusan harus diakui sebagai tantangan serius. Oleh karena itu, perubahan mekanisme Pilkada tidak boleh dilakukan tanpa reformasi kelembagaan yang menyeluruh. DPRD harus diperkuat sebagai institusi yang transparan, akuntabel, dan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik.

Transparansi proses pemilihan menjadi kunci utama. Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD harus dilakukan secara terbuka, disertai uji kelayakan dan kepatutan yang dapat diakses publik. Keterlibatan media, akademisi, dan masyarakat sipil sebagai pengawas independen menjadi syarat mutlak untuk menjaga legitimasi demokratis dan mencegah praktik transaksional di balik layar.

Pada akhirnya, menakar kembali Pilkada bukan soal memilih antara mekanisme langsung atau tidak langsung, melainkan tentang bagaimana demokrasi lokal mampu menghasilkan kepemimpinan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan warga. Demokrasi tidak boleh direduksi sekadar pada ritual pemungutan suara, tetapi harus dinilai dari kualitas kebijakan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Di tengah kelelahan publik terhadap politik elektoral yang mahal dan penuh konflik, membuka kembali wacana pengembalian mandat kepala daerah ke DPRD adalah langkah reflektif yang sah demi memperbaiki arah demokrasi lokal ke depan.